SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono menyatakan, partai politik harus berani membuka diri sekaligus mereformasi diri menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020 supaya berani mengusung pasangan calon yang kredibel dan berpotensi baik ketika menjadi kepala daerah.
"Dengan demikian, rakyat di 270 daerah yang menggelar pilkada, 23 September 2020, disuguhi dua pilihan yang cukup bagus, bukan ketemu yang terbaik di antara yang buruk," kata Teguh yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip di Semarang, Selasa (19/11/2019).
AYO BACA : Analis Undip: Tak Mungkin Polri di Bawah Kemendagri
Alumnus Flinders University Australia ini lantas menekankan perlunya membangun negara berbasis etika politik yang baik. Artinya, ada mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan supaya ada kepastian bahwa pemimpin yang terpilih atau yang dinominasikan untuk dipilih rakyat adalah mereka yang memang punya track record (rekam jejak) yang baik.
Hal lain yang menurut Teguh Yuwono perlu mendapat perhatian parpol ketika menjaring bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah calon yang memiliki komitmen dan pengalaman yang baik sehingga tidak mengarahkan masyarakat pada pilihan-pilihan yang cuma itu-itu saja, apalagi calon yang pernah terlibat dalam kasus korupsi.
AYO BACA : 700 Pelajar Antusias Ikuti Pagelaran “Wayang for Student”
Menyinggung wacana larangan eks koruptor sebagai peserta pilkada, Teguh mengatakan bahwa koruptor itu memang sudah lama bermain di ranah politik sehingga mereka terbiasa dengan keadaan seperti itu.
"Kalau eks koruptor maju lagi, kemudian berkasus lagi. Contohnya banyak," kata Teguh yang pernah sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip tanpa menyebutkan siapa saja di antara bupati/wali kota yang eks koruptor melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara.
"Saya kira rakyat harus disuguhi dengan menu-menu politik yang baik supaya demokrasi kita makin berkembang ke depan," tandasnya.
AYO BACA : Presiden Jokowi Bisa Hentikan Gerakan Massa Tolak UU KPK
