JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, menyampaikan pandangan menginspirasi tentang perlunya memperkuat lembaga hukum kehakiman untuk menjamin penegakan hukum yang bebas dari intervensi eksternal.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya independensi Lembaga hukum kehakiman. Jika terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024, ia mengaku akan berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat independensi ini.
"Kehakiman harus independen, yudikatif, dan kuat serta tidak boleh diintervensi kekuasaan," kata Prabowo.
Menandakan pentingnya otonomi kehakiman. Dia juga merencanakan reformasi pada hakim, staf pengadilan, dan penegak hukum untuk memperkuat lembaga hukum dan memastikan operasinya berlangsung adil dan transparan, terhindar dari pengaruh dan korupsi.
Selain itu, mantan komandan Kopassus ini juga berencana meningkatkan kualitas hidup para hakim dan pekerja pengadilan di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk peningkatan gaji, dengan harapan bahwa dengan gaji yang lebih baik, hakim dan pekerja hukum akan lebih tahan terhadap intervensi dan suap, sehingga membantu memperkuat integritas lembaga hukum.
"Saya akan perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup," tegasnya.
Hal ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk memastikan sistem keadilan di Indonesia beroperasi dengan efisien dan adil dengan berlandaskan pada prinsip integritas dan transparansi.
Apa Pentingnya Penguatan Lembaga Hukum?
Penguatan lembaga hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial dan ini dapat dilihat dari beberapa perspektif penting. Pertama, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan sistem peradilan yang kuat dan independen untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara.
Lembaga hukum yang kuat dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau ekonomi adalah kunci dalam melindungi hak-hak rakyat dan memastikan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.
Kedua, penguatan lembaga hukum esensial dalam memerangi korupsi, yang telah lama menjadi masalah serius di Indonesia. Korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan merugikan ekonomi negara.
Lembaga hukum yang independen dan efisien dapat mempercepat proses penuntutan kasus korupsi dan menjamin bahwa mereka yang bersalah dihukum, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Ketiga, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, dengan beragam etnis, agama, dan kelompok sosial, lembaga hukum yang kuat berperan penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian sosial.
Dengan adanya sistem hukum yang beroperasi secara adil dan tidak diskriminatif, konflik antarkomunitas dapat dikelola dan diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan atau represi.
Keempat, penguatan lembaga hukum juga penting untuk melindungi hak asasi manusia. Indonesia, sebagai anggota komunitas internasional, memiliki komitmen untuk menghormati dan melindungi HAM.
