BATANG, AYOSEMARANG.COM -- Nasib tenaga honorer di lingkungan Pemkab Batang masih belum jelas. Meski pendataan telah dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2022.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batang masih menanti kepastian jumlah tenaga honorer yang akan mendapat kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Jumlah tenaga non-ASN di sini sebanyak 5.870 dikurangi mereka yang lolos PPPK sebanyak 2.076. Sisanya masih ada 3.794 orang," terang Ciswanto, Kabid Diklat Perencanaan Pengembangan Pegawai BKD Batang, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 5 Agustus 2024.
Baca Juga: Baru Keluar Berangkat ke Ladang, Rumah Basirin Hangus Terbakar
Ia menjelaskan bahwa meskipun pendataan sudah dilakukan, Pemda masih harus menanti alokasi jumlah tenaga honorer yang bisa masuk sebagai PPPK.
Dengan rencana Pemerintah Pusat yang akan meniadakan tenaga honorer dan menggantinya dengan PPPK pada akhir 2024, ketidakpastian ini semakin terasa.
"Selama ini mereka dianggarkan dari anggaran kegiatan, kami masih menunggu kebijakan selanjutnya. Semoga kebijakan dan keputusan bisa terbit dalam waktu dekat," harap Ciswanto.
Di tengah ketidakpastian, tahun 2024 juga memberikan peluang bagi tenaga honorer untuk mengikuti tes seleksi PPPK maupun PNS.
Baca Juga: Harga Cabai Meroket Tembus Rp 70.000, Pedagang Keluhkan Sepi Pembeli
"Tahun ini kami membuka CASN sebanyak 602 dengan prioritas tenaga teknis, pendidikan, dan kesehatan," ujar Ciswanto. Kesempatan ini memberikan secercah harapan bagi ribuan tenaga honorer yang masih menunggu kepastian status mereka.
Sikoningsih, Ketua Ikatan Non-ASN Batang (Inasba), mengutarakan kecemasannya akan nasib ribuan tenaga honorer di Pemkab Batang menjelang akhir 2024. Mereka menyayangkan proses verifikasi data oleh Pemerintah Pusat yang terlalu lama.
"Yang pasti kami semua galau akan nasib kami tahun depan. Pinginnya segera diangkat jadi ASN seluruhnya. Kami sedih sekali seperti dianaktirikan, melihat tahun lalu banyak dari tenaga pendidikan dan kesehatan yang diangkat," tandasnya.
Baca Juga: Hidupkan Seni Asli Kaliwungu, Anak-anak ini Kreasi Melukis Payung Kertas
Ketidakpastian yang dihadapi tenaga honorer ini mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengelola tenaga kerja non-ASN. Kebijakan yang tepat dan cepat sangat diharapkan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
