KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kendal terlaksana dengan lancar dan aman. Tidak ada sengketa hasil pemilihan meski diawal tahapan ada gugatan proses pendaftaran.
Ketua Bawaslu Kendal Hevy Indah Oktaria mengatakan, dengan tidak adanya sengketa hasil pemilihan pada Pilkada Kendal, pelantikan bupati dan wakil bupati Kendal terpilih masuk kloter pertama.
Dikatakan selama tahapan Pilkada, ada dugaan pelanggaran dan Bawaslu Kendal mendapatkan informasi dugaan pelanggaran tersebut dan langsung ditelusuri.
“Kita mengedepankan pencegahan dengan kordinasi dengan semua pihak sehingga menjaga proses pilkada dengan minim pelanggaran,”katanya Sabtu 01 Februari 2025.
Dikatakan selama proses pengawasan ditemukan 4 kasus dugaan pelanggaran. Pelanggaran ini terjadi meski sudah dilakukan upaya pencegahan dan semuanya ditindaklanjuti.
“Netralitas kades jadi paling banyak pelanggaran dan Kades sudah menerima surat dari Dispermasdes untuk dilakukan teguran,” imbuhnya.
Sedangkan untuk kasus ASN dan 4 kepala puskesmas yang diduga melakukan pelanggaran netralitas sudah terbukti dan dilaporkan ke BKN untuk dilakukan peneguran.
Baca Juga: Jelang Pelantikan ini yang Dilakukan Bupati Kendal Terpilih
Hevy mengatakan, untuk memutuskan pelanggaran masuk ke pidana dilakukan Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan di sentra Gakkumdu .
Dijelaskan pula selama proses pengawasan melakukan penertibak sebanyak 3.924 APK saat kampanye yang tidak sesuai pemasangannya . Serta menertibkan 10.849 APK disaat minggu tenang diseluruh wilayah di Kendal.
Sementara itu Pj Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan, rencana pelantikan bupati dan wakil bupati Kendal terpilih tanggal 6 februari 2025. Naming diundur pertengahan Februari baik tempat dan waktunya.
“Pelantikan informasi terakhir memang diundur menunggu dengan putusan sela MK terhadap gugatan hasil pilkada serentak,”katanya.
Pj Sekda mengatakanm pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan baik dengan partisipasi pemilih cukup tinggi mencapai 77 persen .
“Kalau jumlah pelanggaran sudah diminimalisir penyelenggara pilkada dan dibandingan daerah lain lebih baik. Pesan saya untuk Bawaslu Kendal, tidak terlena karena masih ada pertanggungjawaban lainnya terkait penggunaan anggaran dari Negara,” imbuh Agus.
