KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Bulan ramdhan tinggal hitungan hari, penetapan awal Ramadan sendiri akan dilakukan melalui sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI dan diumumkan pada Jumat malam, 28 Februari 2025.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, penetapan awal puasa kerap menjadi perhatian karena adanya perbedaan metode penghitungan antara pemerintah dan organisasi Islam.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal, KH Mustamsikin mengatakan, NU akan menentukan awal puasa Ramadhan melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU).
Adapun penentuan awal Ramadan NU umumnya menggunakan metode yang sama dengan pemerintah, yakni rukyatul hilal dan hisab.
"Adapun kapan awal puasanya, NU itu mengikuti keputusan pemerintah yang nanti akan diumumkan melalui Kementerian Agama," ungkap KH Mustamsikin.
Selaku Ketua PCNU Kendal mengajak seluruh warga NU di Kabupaten Kendal untuk menunggu hasil keputusan dari pemerintah terkait awal pelaksanaan puasa.
"Kami mohon warga NU agar pelaksanaan ibadah puasa menunggu hasil keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama," imbuhnya.
Baca Juga: Niat Mandi Sebelum Puasa Ramadhan, Lengkap dengan Bacaan Arab dan Latin
Sementara Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal, KH Ikhsan Intizam menjelaskan, berdasarkan ketetapan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah 1446 Hijriyah, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan 2025 jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.
"Berdasarkan Maklumat PP Muhammadiyah telah diputuskan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijiriyah pada Sabtu, 1 Maret 2025. Dan 1 Syawal pada Senin, 31 Maret 2025," terang Ketua PD Muhammadiyah Kendal, Rabu 26 Februari 2025.
Dikatakan, dalam penghitungan ini Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal. Artinya jika hitungan berapapun ketinggian derajat hilal selama sudah di atas ufuk maka besoknya sudah puasa atau lebaran.
Ia menyebut kedepan Muhammadiyah akan mengunakan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) yakni kalender Hijriah umat Islam yang berprinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Metode ini memang berbeda dengan yang di gunakan pemerintah dalam hal ini Kemenag.
"Kami dari Pimpinan Daerah Samikna Wa Athokna untuk mengikuti instruksi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami sangat memahami dan menghormati perbedaan metode ini termasuk konsekuensi jika terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan atau Idul Fitri," pungkasnya.
