KARANGANYAR, AYOSEMARANG.COM -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menggelar silaturahmi dengan puluhan warga, bertajuk Ngobrol Bareng Pak Luthfi (Ngopfi), di Pendapa RM Said, Kabupaten Karanganyar, Senin 10 Maret 2025.
Pada acara itu hadir berbagai kelompok elemen masyarakat. Mulai organisasi masyarakat, tokoh agama, pegiat lingkungan, lurah, camat, bupati, wakil bupati, dan Forkopimda setempat.
Dalam acara tersebut, Luthfi tampak mendengar, mencatat, dan menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan secara bergantian oleh elemen masyarakat setempat.
Sejumlah aspirasi warga yang disampaikan pada malam itu di antaranya soal akses pendidikan, efisiensi anggaran yang berdampak pada okupansi hotel, eksploitasi lahan di Gunung Lawu, pertanian, serta masalah sosial lain.
Salah satu masukan datang dari perwakilan Dewan Pendidikan Karanganyar, yang menyampaikan kendala terkait kurangnya sebaran satuan pendidikan di Kecamatan Tasikmadu dan Jaten Kabupaten Karanganyar.
Masyarakat setempat berharap, problem yang sudah cukup lama terjadi di daerah ini, segera diselesaikan dengan keberadaan satuan pendidikan baru.
Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi masukan tersebut. Ia akan segera menindaklanjuti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng serta Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
“Kita akan (membuat kebijakan) untuk menyelesaikan permasalahan. Kita bahas bersama-sama, sehingga kita punya konsep yang betul-betul bisa dinikmati langsung, untuk mengangkat wilayah Jawa Tengah,” ucap Gubernur Jateng ini.
Sebagai informasi, kegiatan Gubernur Jateng melakukan silaturahmi dan dialog dengan warga di Kabupaten Karanganyar ini merupakan daerah keempat yang disambangi. Sebelumnya digelar di Jepara, Kudus, dan Kendal.
Silaturahmi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ahmad Luthfi berkeliling ke-35 kabupaten/kota pada awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Tujuannya untuk menyerap apirasi, menggali potensi, dan menemukan permasalahan kemasyarakatan, untuk kemudian diintegrasikan menjadi sebuah kebijakan.
