KENDAL,AYOSEMARANG.COM - Ancaman lapor dan mengadu ke Gubernur Jawa Tengah dilakukan warga di empat desa yang terdampak dengan aktivitas stockpile di kecamatan Weleri.
Warga sudah geram dan kehilangan kesabaran, jika sampai usaha tersebut tidak kunjung ditutup maka akan laporkan ke propinsi.
Pernyataan ini disampaikan salah seorang warga yang terdampak sekaligus Ketua Ketua RT 11 RW 4 Desa Bumiayu, Alex Susanto saat dikonfirmasi di kediamannya, Rabu 9 April 2025.
Ia menegaskan, warga yang terdampak di empat desa yakni Desa Sumberagung, Penyangkringan, Bumiayu dan Nawangsari kompak menuntut kepada pemerintah daerah agar segera menutup usaha stockpile tersebut.
Menurutnya tuntutan ini sudah disampaikan langsung kepada Camat Weleri saat musyawarah bersama perwakilan warga di empat desa, Selasa 8 April 2025 lalu.
"Pokoknya kita minta stockpile ditutup, warga butuh nyaman dan sehat. Kita tunggu antara dua tiga hari atau paling lama lima harian kalau tidak ada tembusan dari Pak Camat kita gerak sendiri dan tidak ada pemberitahuan," tegas Alex.
Ia menyampaikan, keberadaan stockpile ini sudah sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Bahkan perekonomian warga juga ikut terganggu lantaran debu dari material mengganggu usaha dagang yang ada di sepanjang jalan tersebut.
"Ini bisa dilihat rumahnya yang rusak. Silahkan bisa dikroscek berapa rumah dipinggir jalan yang gentingnya merosot, temboknya retak karena terdampak lalu lalang angkutan berat. Dagangan saya juga sampai busuk semua karena tidak laku gara-gara banyak debu," ungkapnya.
Bahkan lanjut Alex, sejumlah warga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang diakibatkan debu material.
"Yang sakit kena ISPA juga ada, sekarang orangnya masih di rumah sakit," beber Alex.
Meski sebelumnya sudah ada kesepakatan antara warga dan pengusaha stockpile yang dijembatani pemerintah kecamatan, Badan Kesbangpil dan DPRD Kendal, namun menurutnya perbaikan jalan rusak tidak sesuai spek yang dijanjikan sebelumnya.
"Nanti kita akan memasang spanduk-spanduk tulisan. Tidak ada negosiasi apapun, intinya kita minta stockpile ditutup. Dan kalau Pemerintah Kabupaten Kendal kelamaan dan tidak ada solusi apa-apa kita akan ke Pak Gubernur," tegasnya
Sementara Kepala Badan Kesbangpol, Alfebian Yulando mengatakan, untuk penutupan usaha stockpile, dinas terkait harus melakukan kajian-kajian terlebih dahulu untuk memastikan usaha stockkpile tersebut sudah sesuai aturan.
"Memang kebetulan momentum saat konflik itu mendekati lebaran sehingga belum bisa terproses secara maksimal. Sesuai tusi kami kondusivitas wilayah hal ini menjadi prioritas. Kami dengan dinas terkait akan turun dan memastikan apakan stocpile yang meresahkan masyarakat itu berizin atau tidak, atau sudah melalui kajian atau belum," ujar Febi.
Ia menambahkan, setelah dilakukan kajian dan memenuhi kriteria maka Pemkab Kendal akan segera melakukan tindaklanjut melalui Satpol PP selaku penegak Perda.
"Kalau memang Ibu Bupati menghendaki melalui kajian-kajian, terus melihat langsung maka akan dilakukan penutupan melalui Satpol PP selaku penegak Perda," pungkasnya.
