AYOSEMARANG.COM -- Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menempuh jalur hukum terkait dengan tuduhan ijazah palsu miliknya.
Jokowi disebut akan melaporkan sejumlah pihak yang sudah memfitnah dirinya serta melakukan pencemaran nama baiknya.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan apa yang dilakukan Presiden ke-7 Indonesia itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.
"Ya itu langkah yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis. Terkait isu ini, jelas Pak Jokowi sangat dirugikan reputasinya dan citra dirinya maupun keluarganya. Dan selama ini kita jadi saksi pula bagaimana isu negatif kerap dialamatkan kepada Pak Jokowi bahkan jauh sebelum menjabat presiden," ujarnya dalam Diskusi Publik yang bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi', dikutip dari suara.com, Jumat 25 April 2025.
Baca Juga: Ngaku Tetangga, Perempuan Tak Dikenal Gendam Warga Gunungpati Perhiasan Rp100 Juta Raib
Menurutnya, isu ijazah Jokowi yang diduga palsu itu berasal dari kepentingan lain dalam transisi politik pascapemilu 2024.
"Nah, sekarang sudah purna, tetapi isu ini terus dimunculkan di ruang publik. Dan, langkah Pak Jokowi sudah tepat yang tidak lain juga untuk menegakkan keadilan melalui jalur hukum yang penting untuk memulihkan reputasinya. Bisa dikatakan bahwa ini adalah momentum bagi Pak Jokowi sendiri, oleh sebab beberapa orang juga telah menempuh proses hukum atas tudingannya itu," sambungnya.
Karyono juga menyebut bukan rahasia lagi jika sosok Jokowi cukup banyak dibenci oleh banyak kelompok. Isu ijazah palsu disebut sebagai salah satu cara untuk menjauhkan Jokowi dari Presiden Prabowo.
"Ya pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Mengingat, haters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya. Setelah, pemilu, kelompok ini sepertinya berusaha untuk tetap merawat isu ini dan anehnya, sasaran tembaknya pun tidak berubah yaitu Pak Jokowi," lanjutnya.
Baca Juga: Alasan Mengejutkan di Balik Jokowi Enggan Tunjukkan Ijazah UGM, Bukan Sembunyi Tapi Demi....
Dia juga menilai polemik yang terjadi menjadi motif untuk kepentingan politik 2029.
"Bisa jadi juga untuk menciptakan destabilitas politik atau bisa jadi juga ada motif untuk kepentingan politik 2029. Saya kira Pak Presiden Prabowo juga telah membaca hal itu dan saya optimis Presiden Prabowo juga dapat bersikap bijak dalam merespon aneka residu kepentingan politik ini," tuturnya.
Karyono mengungkapkan masalah ini akan terus terjadi untuk mencari peluang politik menuju pemilu 2029.
Lebih lanjut, ia memprediksi bahwa residu antar kelompok kepentingan ini akan saling bertarung untuk mencari peluang politik menuju pemilu berikutnya.
