KENDAL,AYOSEMARANG.COM – Karena Kantor Balai Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong masih disegel warga buntut dari aksi pekan lalu, pelayanan umum Pemerintah Desa (Pemdes) terpaksa dialihkan.
Perangkat desa tetap berusaha menjalankan tugas dengan membuka kantor pelayanan darurat di ruang perpustakaan SD Negeri 2 Tunggulsari.
Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi kantor darurat tersebut untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Salah satunya Abdullah, warga yang datang untuk meminta surat pengantar sebagai kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan.
“Keluarga saya ada yang sakit dan opname di rumah sakit Kaliwungu. Kartu BPJS-nya ini memerlukan surat pengantar dari desa. Makanya saya minta ke sini,” ungkapnya.
Sementara Sekretaris Desa Tunggulsari, Arif Setyawan, membenarkan bahwa pelayanan sementara waktu dilakukan di SD Negeri 2 Tunggulsari karena balai desa masih dalam kondisi disegel warga.
“Kami berharap semuanya segera kembali normal dan kondusif agar pelayanan bisa berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Baca Juga: Balai Desa Disegel, Kades Tunggulsari Menghilang, Warga Ancam Aksi di Kantor Bupati
Arif menjelaskan, perangkat desa Tunggulsari berjumlah sembilan orang. Namun tidak semuanya bisa bertugas di kantor darurat. Sebagian perangkat bekerja dari sekolah, sementara sebagian lainnya menjalankan sistem kerja dari rumah (WFH).
“Tadi ada warga yang membutuhkan surat pengantar BPJS. Karena perangkat yang menangani sedang WFH, kami arahkan langsung ke rumahnya,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Kasi Keuangan Desa Tunggulsari, Adi Susanto. Menurutnya, meski harus menumpang di sekolah dan sebagian bekerja dari rumah, perangkat desa tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal.
“Kami berharap situasi yang sempat memanas bisa segera pulih agar pelayanan masyarakat kembali optimal,” jelasnya.
Diketahui, aksi penyegelan balai desa dilakukan warga dengan memasang tali dan menempelkan tulisan besar bertuliskan “Balai Desa Disegel Warga” di pintu masuk. Warga menuntut Kepala Desa Tunggulsari segera mundur dari jabatannya serta meminta transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan desa.
