SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bertindak terkait tayangan salah satu televisi swasta, yang belakangan menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.
Hal itu diungkapkan Mohammad Saleh usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis 16 Oktober 2025.
"Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik, disini kan ada Komisi Penyiaran, kami minta untuk turun tangan dan mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah diproduksi," terang Mohammad Saleh.
Terkait hal tersebut, diperlukan tabayyun (kroscek-red), terutama dari pihak televisi swasta untuk bisa mengetahui kehidupan sebenarnya di pesantren.
Hal lain, akibat peristiwa itu, ada hal yang penting yakni perlunya check and recheck
Baca Juga: Inilah 10 Daerah dengan Upah Minimum Tertinggi di Indonesia 2025
Di mana jika diamati produk tayangan itu sumber informasinya dari netizen, yakni yang bagaimana, dari pihak mana dan lain sebagainya.
"Saya kira, ini menjadi pelajaran bagi semuanya, bahwa sumber informasi itu menjadi hal yang sangat penting, termasuk prinsip cover both side (berimbang-red)," tutur Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.
Di sisi lain, Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media dalam membangun daerah secara konstruktif.
Apalagi, DPRD Jawa Tengah saat ini tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
Baca Juga: Persiapan Mepet, Kendal Tornado FC Tetap Berambisi Taklukan Deltras Sidoarjo
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa.
Salah satu contoh konkret adalah kebijakan baru terkait tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.
