AYOSEMARANG.COM -- Pertamina Patra Niaga memblokir sekitar 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terbukti melakukan transaksi tidak wajar dalam pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi pengawasan distribusi subsidi agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak berhak.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem QR Code sebagai syarat utama pembelian BBM subsidi.
Baca Juga: Dosen Tewas di Hotel Semarang, Diduga Miliki Hubungan dengan Polisi Berpangkat AKBP
Melalui sistem digital tersebut, data kendaraan dan konsumsi BBM dapat tercatat secara akurat.
Menurut Mars Ega, kebijakan digitalisasi ini terbukti efektif. Sistem pencocokan data mampu mendeteksi ribuan kendaraan yang menunjukkan pola transaksi mencurigakan.
“Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU,” katanya, dikutip Ayosemarang.com, Rabu 19 November 2025.
Selain melakukan pemblokiran, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan pengawasan di tingkat penyalur.
Sepanjang 2025, 544 SPBU telah mendapatkan pembinaan terkait kepatuhan terhadap prosedur distribusi BBM subsidi, pencatatan transaksi, hingga penerapan sistem QR Code.
Baca Juga: Truk Terguling di Tanjakan Tol Tembalang, Jatingaleh Macet Panjang Sejak Subuh
Mars Ega menambahkan bahwa penggunaan QR Code tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga memberi dampak langsung pada pengendalian konsumsi Solar dan Pertalite.
Berdasarkan evaluasi internal, konsumsi kedua jenis BBM tersebut mengalami penurunan hingga Oktober 2025.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga agar subsidi energi tepat sasaran.
Kebijakan pemblokiran nopol dan pembinaan SPBU menjadi upaya penting untuk meminimalkan kecurangan sekaligus mendorong penggunaan energi secara lebih efisien dan merata.
