Dalam ranah kelembagaan, Kemenimipas bergerak cepat menyelesaikan analisis beban kerja, mengajukan jabatan fungsional baru, dan merampungkan tiga gelombang pengalihan pegawai dari Kemenkumham. Per Juli 2025, lebih dari 56 ribu pegawai resmi berstatus Imipas. Pengangkatan CPNS lulusan POLTEKIP dan POLTEKIM, CPNS reguler, serta PPPK makin memperkuat fondasi SDM kementerian.
Penataan aset juga berlangsung masif. Hingga Oktober, 707 satuan kerja tercatat memiliki saldo aset, sementara proses likuidasi persediaan dan alih status BMN terus dikoordinasikan dengan KPKNL. Pengadaan barang dan jasa dipusatkan pada peningkatan kualitas layanan publik, baik imigrasi maupun pemasyarakatan. Dari sisi kinerja pengawasan, Kemenimipas mencatat tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 92,16 persen, mengantarkan Inspektur Jenderal Yan Sultra meraih penghargaan BPK pada 29 Agustus.
Di luar bidang teknis, Kemenimipas ikut mencuri perhatian publik. Pada BAZNAS Award 2025, Menteri Agus Andrianto meraih penghargaan sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat. Kemenimipas juga dinobatkan sebagai Pengumpul Zakat Pegawai Terbaik dengan nilai hampir Rp1 miliar dalam enam bulan—capaian tertinggi bagi institusi yang baru berdiri. Dari sisi komunikasi publik, Kemenimipas meraih Gold Winner AHI 2025 untuk kanal Instagram, sementara tim basket Imipas meraih peringkat tiga dalam Kapolri Cup 2025.
Tahun ini, Kemenimipas juga menuntaskan dokumen teknokratik Renstra 2025–2029, mencanangkan zona integritas WBK dan WBBM pada 92 satuan kerja, serta mengajukan pengalihan anggaran operasional dari Kemenkumham agar dapat bekerja sepenuhnya mandiri.
Namun, geliat terbesar tetap datang dari kebijakan pemasyarakatan—sektor yang menjadi etalase kinerja Menteri Agus. Mulai dari pembangunan rumah sakit, reformasi UPT, pengalihan Rupbasan, hingga penataan SDM, semuanya menunjukkan arah baru: meninggalkan pola lama yang birokratis menuju pendekatan yang lebih fungsional, profesional, dan berorientasi pada layanan manusia.
“Kemenimipas dibangun bukan untuk melanjutkan pola lama, tetapi untuk memperbaikinya. Pemasyarakatan adalah wajah negara. Cara kita memperlakukan mereka yang menjalani hukuman mencerminkan kualitas kemanusiaan dan keadilan kita,” tegas Agus.
Kemenimipas menutup tahun dengan 18 usulan UPT Kantor Imigrasi baru serta rekonstruksi layanan pemasyarakatan yang mengarah pada era baru. Tahun 2025 menjadi pembuktian bahwa kementerian ini bukan sekadar memisahkan diri dari induk lama, tetapi sedang membangun identitas baru—dengan pemasyarakatan sebagai fondasi reformasi paling progresif.***
