SEMARANG, AYOSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan terus mengoptimalkan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan. Sejak 2019 hingga 2025, sudah ada 452 desa di 18 kabupaten prioritas, yang telah didampingi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengatakan, program satu OPD satu desa dampingan telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, perlu terus dikolaborasikan agar program ini berjalan optimal.
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berfokus di wilayah perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa. Menurutnya, desa merupakan penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.
“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” kata Taj Yasin saat Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 17 Desember 2025.
Baca Juga: Jurusan Kuliah Teknologi Rekayasa Informatika Industri, Ini Peluang Kerja dan Kariernya
Taj Yasin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, yang selama ini menjadi penggerak program desa dampingan.
“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak, agar desa-desa itu mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” terangnya.
Menurutnya, tagline Ngopeni Nglakoni merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Setiap persoalan dan aduan warga, kata dia, harus direspons dan ditindaklanjuti secara konkret.
“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar ngopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan, harus kita lakoni,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan program desa dampingan, terdapat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan, yang melibatkan berbagai sumber pendanaan. Mulai dari Corporate Social Responsbility (CSR) perusahaan, Baznas, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa.
Baca Juga: Baru Lima Kecamatan di Kendal yang Dapat Batik Kendal Berdikari
Saat ini, ratusan desa dampingan di Jawa Tengah telah menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2026, program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan harapan pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat kembali ditekan.
Tercatat, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah saat ini berada di angka 9,48 persen, dan ditargetkan dapat terus diturunkan hingga menyentuh angka 9 persen.
Berbagai intervensi program desa dampingan telah dilaksanakan. Antara lain pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga. Program lain meliputi pembangunan jaringan air bersih, sarana prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, hingga program sosial di bidang pendidikan.
