PEKALONGAN, AYOSEMARANG.COM- Meskipun PAN, PKB, dan Golkar Satu Suara Perpanjangan Jabatan Presiden, namun tidak untuk Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Partai pengusung Joko Widodo sebagai Presiden RI dan partai koalisi itu mengeluarkan sikap politiknya dengan menolak tegas jabatan Presiden tiga periode.
"NasDem jelas menolak perpanjangan jabatan presiden. Secara konstitusi sudah jelas bahwa kita akan melaksanakan Pemilu yang tahapannya akan berlangsung pada 14 Februari 2024," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP NasDem Teritorial Jawa III Jateng dan DIY, Sugeng Suparwoto saat ditemui di Pekalongan, Minggu 27 Februari 2022.
Baca Juga: DPP Nasdem Targetkan Perolehan Satu Dapil 2 Kursi Untuk Kota dan Kabupaten Pekalongan
Ia pun menyatakan sangat menghormati pendapat ketua - ketua partai politik. Namun itu semua di dasari karena ada obsesi menjadi calon presiden.
"Kritik kami, saya menghormati pendapat ketua - ketua partai. Saya tahu bahwa itu ada sesuatunya. Mereka adalah ketua - ketua partai yang berobsesi menjadi calon presiden. Tapi lihat survainya rendah semua mereka," kata Sugeng Suparwoto
Menurutnya, dengan adanya perpanjangan jabatan presiden, mereka akan masuk kembali ke zona nyaman dengan menduduki jabatannya.
Baca Juga: Lomba Kompetensi Siswa, SMK N 1 Warungasem Sapu Bersih Bersih Kejuaraan Tingkat Kabupaten
"Konstitusi Bangsa dan Republik Indonesia adalah bangsa yang tangguh, meskipun ada goncangan apapun. Toh Pilkada yang lalu berjalan dengan baik," tegasnya.
Ketua Komisi VII DPR RI itu juga menyatakan ada upaya merampas konstitusi dan demokrasi di Indonesia yang hanya untuk perpanjangan jabatan presiden.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Omicron, IPDN Bersama TNI AL Gelar Akselerasi Vaksinasi di Batang
"Kita tidak boleh merampas demokrasi. Kita tidak boleh merampas konstitusi. Meskipun kita tahu kalau diamandemen itu bisa. Itu artinya, ada upaya merubah atau mengamandemen konstitusi kita hanya untuk penyelenggaraan atau perpanjangan jabatan presiden," ungkapnya.
"Menurut hemat saya sangat naif sekali. Kita tetap konsisten sesuai dengan konstitusi. Pak Surya Paloh sudah jelas tegas dan kami sepakat. Meskipun Pak Surya Paloh dekat dengan Pak Presiden tapi tidak untuk itu," tegasnya.