JAKARTA, AYOSEMARANG.COM – Kemenko PMK menjalin kolaborasi program penanganan permukiman kumuh, khususnya di kawasan Semanggi Selatan, RW 1 Mojo, Kota Surakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hadir dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni kawasan tersebut bersama dengan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Muhadjir menyatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem juga sangat tergantung pada inisiatif dan niat baik Pemkab/Pemkot.
Baca Juga: Kemenkes Sediakan Telekonsultasi dan Paket Obat Gratis bagi Pasien Isoman Omicron, Simak Caranya!
Kalau Pemkab/Pemkot memiliki inisiatif dan kemauan politik yang baik untuk menangani masalah kemiskinan di wilayahnya, pemerintah pusat akan memfasilitasi melalui Kemenko PMK yang mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Dengan program yang dilakukan Pemkot Surakarta yang melibatkan semua stakeholder baik dari unsur pemerintah (APBN), BUMN maupun swasta akan kita jadikan model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem, permukiman-permukiman kumuh di Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Raffi Ahmad Tertarik Bisnis NFT, Bakal Jual Foto Pacar Pertama
Pembangunan rumah layak huni di permukiman kumuh Semanggi Selatan berjumlah 47 unit dan ditargetkan akan selesai dan mulai ditempati pada bulan April mendatang. Sedangkan, pada waktu bersamaan, dengan bantuan dari berbagai CSR rencana akan dibangun 136 unit rumah layak huni serupa di kawasan Semanggi Utara, Kota Surakarta.
“Kita harapkan tahun ini semuanya selesai. Jadi lebih cepat dari target semula yang diperkirakan baru akan selesai di 2023, bahkan untuk di wilayah Semanggi Selatan harapannya April sudah bisa ditempati,” tandas Menko PMK.
Baca Juga: Mensos Risma Kunjungi Korban Tanah Longsong di Delikrejo Tembalang, Warga Minta Dibuatkan Tanggul
Pada kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrim, Apalagi kini didukung dengan semakin longgarnya aktivitas pergerakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi.
“Kita tahu, kawasan kumuh juga menjadi kantong lahirnya generasi stunting yang menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kalau kita gagal menangani ini secara holistik, maka intervensi apapun tidak akan maksimal dan akan sangat menentukan generasi Indonesia selanjutnya,” pungkas Muhadjir.
