Tak Diikutkan Pendataan Non ASN, Sejumlah Tenaga Honorer Kesehatan BLUD Geruduk Pemkab Batang

- Kamis, 22 September 2022 | 16:14 WIB
Puluhan tenaga honorer kesehataan BLUD audensi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis 22 September 2022. Foto: dok.
Puluhan tenaga honorer kesehataan BLUD audensi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis 22 September 2022. Foto: dok.


BATANG, AYOSEMARANG.COM- Puluhan tenaga honorer kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalisari Batang dan Limpung geruduk Pemkab Batang.
 
Kehadiran Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) itu meminta audensi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD.
 
“Dalam surat ederan pendataan Non ASN Setda menjadi PPPK ( Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) kita tidak diikutkan. Kita atas nama BLUD baik Nakes maupun non Nakes kepinginnya ikut di data,” kata Yulianto Setiawan Perawat RSUD Kalisari Batang, Kamis 22 September 2022.

Baca Juga: Pilih iPhone 13 atau iPhone 14? Simak Perbedaannya DISINI 

Namun, dari hasil audensi tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Karena masih menunggu rapat koordinasi DPR, Menteri Keuangan, Menpan RB dan Menkes yang akan dilaksanakan 27 September 2022 di Senayan.

“Kita diminta menunggu tanggal 27 hasil rapat koordinasi antara DPRI Komisi IX, Menkue, Menkes dan Menpan RB. Kita dimasukkan atau tidaknya nanti pada tangga 28 pagi akan disampaikan oleh keapala BKD,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Kepala BKD Batang, Supardi menjelaskan tenaga honorer BULD memang dalam ketentuanya di dalam aplikasi BKN tidak bisa dimasukan pendataan.

“Jadi ada ketentuan yang tercantum dalam aplikasi itu,  salah satunya tidak boleh memasukan tenaga honorer BLUD,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, ada kegelisahan dari tenaga honorer BLUD. Pasalnya, surat edaran Menpan RB menyatakan apabila sampai tanggal 30 September 2022 PPK tidak melaporkan jumlah Non ASN dianggap tidak ada.

Baca Juga: Main 5 Menit Cair Rp200 Ribu Saldo DANA Gratis Tiap Hari Lewat Game Penghasil Uang Ini
 
Supardi juga menyatakan akan ada pengaturan bagi tenaga honorer BLUD. Karena mereka para honorer tenaga kesehatan sudah ada data Aplikasi Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDM) di Kementeraian Kesehatan.
 
 “Tenaga BLUD sebetulnya sudah ada data di Kemenkes. Makanya tadi saya mempersilahkan ada kesepakan kalau memang menghendaki saya masukan Aplikasi BKN, tapi kalau ada resiko eliminasi kita tidak bertanggungjawab,” kata Supardi.
 
Ia pun mencontohkan, misalkan disalah satu OPD ada enam orang tenaga Non ASN. Disitu ada ketentuanya tanggal 31 Desember 2021 harus sudah satu tahun. Ada rekayasa atau tidak secara otomatis tidak bisa masuk. Misalkan  SK-nya masuk dibulan Februari dan diikutkan masuk aplikasi. Namun arsip gaji yang di BPKAD akan terdeteksi belum ada satu tahun. Karena sudah diperiksa BPK dan terakses secara nasional.

“Kalu itu dipaksakan masuk di aplikasi BKN justru yang lima tenaga honorer kesehatan itu ikut hilang. Karena aplikasinya dibuat sistem eliminasi terintegrasi,” tukasnya.

Editor: Oriza Shavira Arifina

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bulog Jateng Stabilisasi Harga Komoditas Pangan

Rabu, 23 November 2022 | 17:25 WIB
X