Penegakkan Hukum Terorisme Timbulkan Dampak Sosial

- Kamis, 22 September 2022 | 15:29 WIB
Direktur Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di komplek kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis 22 September 2022.  (Istimewa)
Direktur Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di komplek kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis 22 September 2022. (Istimewa)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Polri menyebut penegakkan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku terorisme di Indonesia menyebabkan dampak lain. Hal itu perlu dukungan dari pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusinya, tak terkecuali peran pemerintah daerah.


Hal itu diungkapkan Direktur Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol. Arif Makhfudiharto saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di komplek kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Rabu 21 September 2022.

“Salah satu dampak penegakkan hukum adalah permasalahan sosial, ini perlu penguatan (bersama untuk menangani). Densus tidak bisa selesaikan ini sendirian,” kata Arif kepada Ganjar.

Saat itu Arif datang bersama tim, di antaranya Kepala Subdit Tindak Direktorat Penindakan Densus 88 AT Kombes I.G.A Dwi Perbawa Nugraha, Kanit Idensos Satgaswil Jawa Tengah Densus 88 AT Polri AKBP. Bambang Prasetyanto. Tim dari Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) juga turut serta hadir pada audiensi itu.

Baca Juga: Lengkap! Profil Putra Aji, Hacker Indonesia Peretas Situs NASA yang Sempat Bocorkan Identitas Bjorka Asli

Arif mencontohkan, ketika seorang teroris ditangkap, maka ada keluarga, ada istri, anak, yang ditinggalkan di rumah. Otomatis, jika yang ditangkap adalah kepala keluarga yang menopang kebutuhan ekonominya, maka mereka yang di rumah menjadi tidak terurus.
Inilah yang menjadi “golden moment”. Sebab, jaringan teroris juga akan memanfaatkan ini untuk tetap “menjaga” anggotanya, tak terkecuali lingkaran keluarga.

Jaringan akan mendatangi, mencoba memberikan bantuan-bantuan bahkan berupa uang, tujuannya agar mereka tidak lepas.
Di sinilah peran pemerintah, tak khususnya lingkaran terkecil mulai dari RT/RW atau kelurahan maupun kecamatan, bisa ambil bagian. Tentunya dengan koordinasi dengan struktur di atasnya termasuk aparat penegak hukum.


Solusi; misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, memastikan pendidikan anak-anaknya terjamin, termasuk kesehatannya, sangat penting dilakukan. Ini juga sebagai representasi kehadiran negara di tengah-tengah mereka.

“Ketika (ada) penangkapan itulah kita bisa mulai disengagement dengan keluarganya. Pendidikan dan kesehatan itu yang sangat sering sekali, biasanya mereka itu sekolah home schooling. Deradikalisasi (pelaku) di Rutan jadi susah ketika keluarga mereka sudah lebih dulu dimasuki jaringan,” beber Arif.

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Forum R20 Ajak Pemimpin Dunia Atasi Konflik Agama

Jumat, 30 September 2022 | 20:59 WIB

RESMI Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri

Jumat, 30 September 2022 | 15:23 WIB

Berkas Sudah Lengkap, Ferdy Sambo Cs Siap Disidang

Kamis, 29 September 2022 | 16:19 WIB
X