Oleh sebab itu, Yuzirwan menilai, inisiatif seperti ini menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang kerap menjadi sasaran empuk pinjaman ilegal.
"Diskusi seperti ini menjadi salah satu cara kita bergandengan tangan dalam menyampaikan informasi literasi keuangan, sehingga diharapkan memiliki jangkauan jauh ke masyarakat, dan tentunya membuat literasi keuangan di masarakat terus meningkat," ujar Yuzirwan.
Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara Ahli Madya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Hesti Pangastuti, menyebutkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Jawa Barat yang belum memahami literasi keuangan secara mendalam.
"Terkait masalah pembiayaan UMKM, yang menjadi tantangan atau PR itu mereka belum bisa memisahkan uang bisnis dengan uang rumah tangga," kata Hesti.
Kurangnya pemahaman ini, lanjut Hesti, membuat banyak pelaku usaha kesulitan saat mencari modal untuk pengembangan bisnis. Dalam situasi tersebut, mereka cenderung memilih jalur cepat melalui pinjaman, meskipun menghadapi hambatan saat mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan.
Kesulitan memenuhi syarat perbankan membuat sebagian UMKM memilih pinjaman online sebagai alternatif. Namun, tidak jarang mereka justru terjebak pada pinjaman online ilegal.
"Ujung-ujungnya mereka akan cari yang mudah dengan pinjaman online, tapi larinya ke pinjaman online ilegal. Saat melalui pinjaman online ilegal mereka sebetulnya akan sulit mengukur kemampuan usaha, pendapatan atau omzet yang didapat dari usaha mereka," tegas Hesti.
Sebagai upaya solusi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Fokus utamanya adalah pada pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja.
"Sebagai salah satu solusinya, saat ini ada program kredit untuk UMKM, seperti Kredit Caang untuk memberi akses pinjaman kredit selama satu tahun dengan subsidi bunga atau bunga ringan, yang seetulnya merupakan hasil obrolan dengan sejumlah UMKM yang terjerat pinjaman online ilegal," ungkap Hesti.
Sementara itu, akses tanpa pemahaman kerap membuat masyarakat menjauh dari layanan keuangan formal. Karena itu, pendekatan yang personal, kontekstual, dan berbasis komunitas menjadi kunci literasi yang efektif.
Program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi contoh nyata. Bukan hanya memberi pembiayaan tanpa agunan, Mekaar juga menghadirkan pendampingan mingguan, pencatatan keuangan sederhana, dan penguatan kelompok usaha. Di sinilah letak perbedaannya, di mana memberi pemahaman, bukan sekadar pinjaman.
Ratusan ribu perempuan prasejahtera telah terbantu. Mereka bukan hanya mengakses modal, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan bekal keterampilan. Skema tanggung renteng mendorong disiplin, solidaritas, dan semangat gotong royong modern.
Kisah para nasabah PNM menjadi bukti nyata bagaimana pendekatan ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dialami oleh Enti Daryati, pelaku UMKM asal Kota Bandung, yang merasakan langsung dampak positif dari program Mekaar.
"Pertama saya masuk ke PNM Mekaar dengan nilai peminjaman mulai dari Rp2 juta, sekarang sudah Rp10 juta. Alhamdulillah sangat membantu selama saya berjualan dan membantu perekonomian keluarga saya menjadi lebih baik," ungkap Enti Daryati (44), nasabah PNM Mekaar cabang Batununggal.
Dengan menjangkau lebih dari 15 juta nasabah di ribuan titik layanan di seluruh Indonesia, PNM menunjukkan bahwa ketika kepercayaan sosial dipadukan dengan pendampingan konsisten, dampaknya melampaui angka, bahkan menggerakkan perubahan.