Proses perekrutan, pelatihan, dan penggajian tidak perlu ditangani langsung oleh perusahaan.
Fokus pada Kegiatan Inti
Fungsi non-inti seperti keamanan, kebersihan, dan transportasi dapat dikelola oleh pihak yang lebih kompeten.
Kualitas Layanan Lebih Terjamin
Banyak penyedia outsourcing memiliki standar pelatihan dan layanan yang tinggi.
Fleksibilitas dan Adaptabilitas
Perusahaan dapat lebih gesit menyesuaikan diri dengan perubahan pasar tanpa terhambat struktur organisasi yang kaku.
Regulasi dan Perlindungan dalam Sistem Outsourcing
Penggunaan outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang, bukan pekerjaan inti.
Yang paling penting, perusahaan penyedia outsourcing wajib menjamin hak-hak dasar pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kerja. Pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan sistem ini.
Kesimpulan:
Dunia Usaha Masih Memerlukan Outsourcing
Rencana penghapusan outsourcing bertujuan melindungi tenaga kerja, namun implementasinya perlu dilihat secara realistis. Faktanya, sistem ini telah menjadi bagian penting dalam ekosistem bisnis modern yang menuntut efisiensi dan profesionalisme.
Outsourcing bukan bentuk eksploitasi, melainkan kemitraan profesional yang dapat menguntungkan kedua belah pihak — dengan catatan sistem ini dikelola secara adil dan diawasi ketat.
Penghapusan total justru bisa berdampak negatif: menurunkan fleksibilitas usaha, mempersempit lapangan kerja, dan menghambat efisiensi ekonomi nasional. Yang perlu dibenahi adalah praktik dan pelaksanaannya, bukan eksistensinya.
Penulis : Furqon Karim, SE, MM,
Praktisi SDM, Dewan Penasihat PHRD Jawa Tengah,
Dewan Pembina PMSM DPD Jawa Tengah, dan
Asesor Manajemen SDM Indonesia.***