Badan Layanan Umum Daerah, SKPD Spesial

- Kamis, 23 Desember 2021 | 10:53 WIB
Ahmad Heryawan,  Kepala Bidang PPA II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. (dok)
Ahmad Heryawan, Kepala Bidang PPA II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. (dok)

AYOSEMARANG.COM -- Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis di daerah baik itu dinas maupun badan daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangannya, BLUD memiliki flesibilitas tersendiri yang berbeda dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD ini maksudnya adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa adanya motif untuk mencari keuntungan sehingga tercapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Inilah mengapa BLUD dikatakan sebagai SKPD spesial dan berbeda dengan SKPD lainnya dalam penerapan pola pengelolaan keuangan.

Praktek bisnis yang sehat dalam hal ini adalah penerapan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya di daerah, BLUD ini tidaklah berjalan secara mulus, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan bahwa BLUD adalah SKPD yang spesial, diantaranya 1) BLUD ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi Pemerintah Daerah, sehingga masih terdapat pemerintah daerah yang mengalami kesulitan untuk merubah mindset-nya berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD yang seharusnya berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada umumnya; 2) Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian bahwa pemerintah daerah belum memiliki persepsi yang sama berkaitan dengan prioritas penerapan BLUD; 3) Tantangan yang berasal dari internal dan eksternal dalam BLUD itu sendiri, diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami operasional BLUD, dinamika pergantian para pejabat pemerintah daerah baik internal maupun eksternal BLUD sehingga berdampak pada pemahaman yang berbeda terkait dengan fleksibilitas BLUD. Hal ini menjadi hambatan selanjutnya dalam pencapaian optimalisasi pengelolaan BLUD.

Guna mewujudkan BLUD sebagai SKPD spesial dan optimal dalam pengelolaannya, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1) penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan BLUD; 2) Regulasi dari pemerintah daerah baik dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota yang mendukung implementasi pengelolaan BLUD; 3) Ketersediaan SDM pengelola, pembina dan pengawas BLUD yang berkualitas; 4) Tersedianya anggaran pada APBD sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan APBD.

Pemerintah Pusat senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan BLUD yang berkualitas, diantaranya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 981/4092/KEUDA tanggal 02 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Sebagai bentuk dukungan nyata atas dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri telah mempersiapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) yang dapat digunakan oleh BLUD agar pengelolaan keuangan, penatausahaan serta pertanggungjawaban lebih akuntabel.

Sinergi dari berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya BPK, Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan) tentunya menjadi poin penting tersendiri demi terwujudnya BLUD sebagai SKPD yang spesial dan mampu memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Halaman:

Editor: adib auliawan herlambang

Tags

Terkini

SIAP-SIAP, VTuber akan Gantikan YouTuber

Jumat, 21 Januari 2022 | 20:08 WIB

Wedang Ronde, Budaya Kuliner Tionghoa di Nusantara

Selasa, 28 Desember 2021 | 13:46 WIB

Mencermati YouTubers Politik

Senin, 27 Desember 2021 | 16:32 WIB

Badan Layanan Umum Daerah, SKPD Spesial

Kamis, 23 Desember 2021 | 10:53 WIB

Kategori Mendidik Keblinger

Rabu, 15 Desember 2021 | 16:24 WIB

Menguatkan Sektor Pendidikan Dalam Upaya Belanegara

Senin, 13 Desember 2021 | 13:00 WIB

BEM UPGRIS Peduli Desa di Jragung Karangawen, Demak

Senin, 6 Desember 2021 | 14:41 WIB

Mengenal TPQ Darul Kafalah Demak

Senin, 6 Desember 2021 | 14:31 WIB

Mencermati Informasi Asumtif

Senin, 29 November 2021 | 12:16 WIB

Hikmah Diterapkannya PPKM Level 3

Sabtu, 27 November 2021 | 18:33 WIB

Tanamkan Rasa Dalam Hubungan

Senin, 22 November 2021 | 09:59 WIB

Sulitnya Mencari Penerus Dalang Wayang Potehi

Rabu, 17 November 2021 | 15:56 WIB

Berpihak pada Korban Revenge Porn

Rabu, 17 November 2021 | 13:58 WIB

Menyoal Keinferioran Pemirsa

Minggu, 14 November 2021 | 20:33 WIB
X