AYOSEMARANG.COM -- Pemkot Semarang akan menambah jumlah sekolah swasta gratis sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebasan biaya pendidikan wajib belajar sembilan tahun, termasuk di sekolah swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menyampaikan bahwa kebijakan ini akan mencakup jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Sudah ada 132 (sekolah gratis). Kami selalu monitoring dan evaluasi implementasinya. Selanjutnya, kami akan kembangkan dalam rangka merespons keputusan MK," ujar Bambang dikutip, Senin 2 Juni 2025.
Saat ini, terdapat 123 sekolah swasta di Kota Semarang yang telah menerapkan program sekolah gratis, dan kebijakan ini sudah berjalan sejak tahun 2022.
Baca Juga: Diduga Kejar Jambret, Perempuan Tewas Tabrak Mobil di Jalan Soekarno-Hatta Semarang
Namun, Pemkot Semarang berkomitmen memperluas cakupannya untuk mendukung pemerataan akses pendidikan.
Bambang menjelaskan bahwa penambahan sekolah swasta gratis akan melalui proses pemetaan dan pengkajian oleh Dinas Pendidikan.
Salah satu kriteria utamanya adalah sekolah harus berada di wilayah yang kekurangan daya tampung serta memprioritaskan siswa dari keluarga miskin dan berkebutuhan khusus.
"Sekolah swasta gratis, SOP-nya disesuaikan dengan SOP sekolah negeri. Prioritas tetap ke yang kurang mampu, berkebutuhan khusus, domisili sekolah, baru prestasi," sambungnya.
Pemkot Semarang akan menggunakan Program BOS Daerah (PBOS) untuk membiayai operasional sekolah swasta gratis.
Baca Juga: Geger! Muncul Grup Facebook Komunitas Gay di Semarang, Admin Grup Masih Misterius
smpSetiap siswa akan menerima subsidi sebesar Rp150 ribu per bulan yang dipergunakan untuk membayar honor guru dan operasional lainnya.
"Indeks bantuannya sama, Rp150 ribu per anak. Mereka masih dapat dana BOS dari pemerintah pusat, kalau nanti beda-beda, bikin 'meri' (iri)," lanjutnya.
Untuk tahun 2025, anggaran yang disiapkan Pemkot Semarang untuk program sekolah swasta gratis mencapai sekitar Rp27 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp25 miliar.