SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Masyrakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) meminta penegak hukum tegas dalam memberantas pungulitan liar tanpa melihat nilainya. Sebab, selama ini kalau pungutan liar nilainya kecil sering dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum.
''Mau Rp10 ribu atau ratusan juta tetap aja namanya pungli harus diberantas. Jangan karena nilainya kecil kemudian dibiarkan. Ini menyangkut persoalan sikap,'' ungkap Ketua MAPI, Dedi AP saat memberikan sambutan Silaturahmi Nasional (Silatnas) bertema ‘Membangun Negeri Tanpa Pungli, Komitmen Pimpinan dalam Membangun Zona Integritas pada Pelayanan Publik untuk Mencegah Pungli’ di Hotel Patra Semarang, Rabu 26 Januari 2022.
MAPI, lanjutnya, akan terus berjuang bersama Satgas Saber Pungli memberantas pungutan liar terutama kaitannya dengan pelayanan publik. Dia berharap mendapat dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca Juga: Ponsel Android yang Hilang Dapat Terlacak dengan Aplikasi Ini
“Kami berharap bisa bersinergi yang baik dengan aparat penegak hukum maupun dengan semua pihak. Saran saya, kita tinggalkan pola lama karena pola dari Bapak Presiden yang sekarang sangat luar biasa,” tegasnya.
Dikatakan, MAPI tetap akan memberantas pungli meski tanpa dukungan anggaran dari pemerintah. Termasuk cibiran yang menyebut MAPI hanya organisasi main-main.
“Selama ini kegiatan kami murni dari kantong anggota, organisasi yang didukung anggaran saja kadang tidak bisa jalan tapi tetap bisa jalan dan sudah tiga tahun kami berjuang. Banyak cibiran yang kami dapat banyak yang tidak suka dengan kehadiran kami tapi MAPI komitmen pada tujuan,” paparnya.
Baca Juga: Daftar HP Murah untuk Mahasiswa, Cukup untuk Gaming dan Medsos
Dewan Pengawas MAPI, Irjen Pol (Purn) Widiyanto Poesoko berharap agar Presiden Jokowi bisa membuat satu rekomendasi kepada pemerintah agar bisa menindaklanjuti hal tersebut agar pungli tidak semakin merajalela.
“Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum ikut membantu pemberantasan pungli,” jelasnya.***
