JAKARTA, AYOSEMARANG.COM- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terus melakukan terobosan terhadap institusi yang ia pimpin.
Kali ini, ia mengumumkan secara luas ke publik anggaran yang didapat BP2MI pada tahun 2024. Pengumuman itu disertai rincian alokasi penggunaannya.
"Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik dan kita ingin memulainya running di 2024," ujar Benny dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2023).
Baca Juga: Soal Bantuan Sosial Rp150 Juta untuk PMI Beredar Di Medsos, BP2MI: Hoaks dan Tak Benar
"Budaya transparansi, terbuka itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 sejak saya memimpin. Dimana berbagai kegiatan BP2MI selalu disiarkan secara live apakah melalui Facebook apakah melalui YouTube dan berbagai platform media sosial. Mungkin ini juga yang pertama dilakukan oleh kementerian/lembaga dimana BP2MI akan menyampaikan secara terbuka berapa besar anggaran BP2MI dialokasikan untuk kegiatan dan program apa saja," imbuh Wakil Ketua Umum Hanura tersebut.
Pada tahun depan, BP2MI memperoleh anggaran sebesar lebih dari Rp530 miliar, tepatnya Rp530.513.681.000. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang total Rp382.823.821.000.
Kenaikan anggaran ini dinilai Benny sangat membantu BP2MI dalam menjalankan tugas, utamanya melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca Juga: BP2MI Buka Kesempatan Kerja di Sektor Hospitality Lewat Skema G to G
"Dalam beberapa kali saya mengikuti rapat dengar pendapat anggota dan pimpinan Komisi IX saya katakan anggaran BP2MI sangat tidak ideal. Bahwa 60 persen selama 5 tahun terakhir, anggaran BP2MI total pagu BP2MI itu merupakan belanja operasional, termasuk belanja pegawai. Sementara 40 persen itu belanja barang non operasional yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ tidak idealnya. Sehingga kami tidak henti-henti terus menyampaikan perjuangan agar anggaran BP2MI ditambah," papar Benny
Anggaran sebelumnya yang tak cukup, kata Benny membuat pelaksanaan program dan kegiatan di BP2MI menjadi tidak maksimal.
"Di antaranya masih terdapat kekurangan anggaran baik untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga selain itu terjadi pengurangan anggaran dari blokir automatic adjustment," kata dia.
Baca Juga: Oknum LPK Palak PMI Sekitar Rp20 Juta, Kepala BP2MI: Jangan Main-Main Sama PMI!
Adapun uang lebih dari Rp530 miliar ini rencananya akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) di tingkat pusat yakni tiga kedeputian, sekretariat, dan inspektorat, serta kepada 23 satker daerah dalam hal ini BP3MI.
