KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Bergulirnya wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan dengan cara dipilih anggota dewan menuai polemik. Anggota DPRD Kendal dari PKS Sulistyo Aribowo menilai wacana tersebut sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia.
Namun, Ia juga tidak menampik, bahwa pelaksanaan Pilkada dipilih DPRD dapat mengurangi biaya penyelenggaraan pemilihan.
"Kalau secara pribadi senang-senang saja mas banyak penghematan dari sisi pembiayaan, tapi dari sisi Demokrasi apakah ini tidak dianggap kemunduran karena pilihan yang melibatkan masyarakat secara langsung tentu beda dengan pilihan secara terwakilan," katanya.
Dikatakan, sekalipun DPRD dipilih oleh rakyat namun jika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, secara legitimasi memiliki kekuatan yang berbeda.
"Secara demokrasi persepsinya beda kekuatan legitimasi dipilih langsung oleh rakyat dengan perwakilan," imbuhnya.
Sementara pengamat politik Undip Nur Hidayat Sardini yang juga ketua Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penyelwnggaraan Pilkada merupakan investasi politik.
Baca Juga: Pilkada Sudah Usai, Sambangi Tokoh Agama untuk Jaga Keamanan
"Dalam konsep pemilu internasional, biaya yang dikeluhkan dianggap sebagai investasi politik. Namun, jika kedaulatan rakyat dikurangi, nilai demokrasinya akan berbeda," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme Pilkada langsung berdasarkan prinsip one person, one vote memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat.
"Kalau pemilihan dilakukan oleh DPRD, itu eksklusif. Yang memilih hanya segelintir orang tertentu. Apa rakyat tidak akan memberontak? Tentu akan tetap ada gejolak," tegasnya.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan mekanisme yang ada saat ini, meskipun biaya yang dikeluarkan dianggap mahal.
"Masalah kemahalan Pilkada harus diurai. Apakah mahal karena biaya yang keluar dari kantong calon atau karena praktik politik uang? Jika tanpa uang, biaya itu bisa ditekan. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi," tambahnya.
Nur Hidayat mengusulkan penerapan teknologi informasi (IT) dalam Pilkada untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.
Ia mencontohkan pengalamannya di Ekuador, di mana pemilih cukup datang ke TPS, memindai identitas, dan hasilnya langsung terintegrasi hingga tingkat nasional. Dengan cara ini, tahapan seperti PPS, PPK, hingga KPU provinsi dapat diminimalisasi.
