Namun, ia mengakui bahwa penerapan IT dalam Pilkada membutuhkan investasi besar dan menghadapi risiko serangan siber.
"Ini soal kebiasaan. Sistem berbasis IT bisa diaudit dan akan lebih efektif dibandingkan Pilkada melalui DPRD. Transformasi juga diperlukan bagi lembaga seperti Bawaslu," tandasnya.
