KENDAL,AYOSEMARANG.COM – Berdirinya Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kaliwungu dapat memicu konflik sosial karena banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan industri tersebut.
Untuk itulah pendidikan politik masyarakat dinilai sangat penting untuk mencegah adanya konflik sosial karena dampak dari pembangunan KIK yang ada di Kecamatan Kaliwungu.
Rusmono Rudi Nuryawan, Praktisi Pencegahan Konflik Masyarakat Pesisir mengungkapkan, semakin bertumbuh kembangnya investasi KIK ini tentunya juga berdampak dengan meningkatnya jumlah TKA di kawasan tersebut.
Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berasal perbedaan kultur, budaya, prilaku dan gaya hidup antara warga lokal dan tenaga kerja asing.
"Kedatangan pekerja dari luar negeri kan pasti berdampak sosial bagi masyarakat sekitar. Nah peran serta pemerintah juga perlu ditingkatkan akibat ledakan pekerja asing, salah satunya melalui pendidikan politik ini jadi agar masyarakat waspada dan siap menghadapi dampak sosial ini," katanya.
Sementara Anggota DPRD Kendal Komisi A, Rubiyanto menyebutkan Kaliwungu memiliki potensi luar biasa terutama dengan adanya KIK, dimana KIK bisa menjadi jembatan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal.
Baca Juga: Kaligawe Full Jalan Berlubang Usai Banjir, Pengendara Motor Serasa Lewati Rintangan
"Ada tiga permasalahan besar di Kendal yaitu banjir, sampah dan pengangguran. Jadi misalnya dengan adanya KIK ini pemerintah dapat menjembatani masyarakat untuk membuka lowongan pekerjaan yang sesuai standart di KIK," kata Totok sapaan akrab Rubiyanto.
Totok yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan, pendidikan politik ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat ikut berperan serta mendukung program-program bupati dan wakil bupati yang baru saja terpilih yakni Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi.
"Jadi meskipun kemarin berbeda pilihan maka sekarang tidak ada lagi perbedaan pendapat. Ayo disinkronkan dan saling menutupi supaya pembangunan di Kendal ini semakin maju. Pendidikan politik ini untuk memberikan pemahaman agar Kendal tetap kondusif," harapnya.
Sedangkan Sulistyo Ari Bowo Wakil Komisi D DPRD Kendal menyampaikan, KIK saat ini didominasi oleh Pemilik Modal Asing (PMA). Dan hal ini tentunya harus diwaspadai seiring masuknya budaya dari tenaga kerja asing di Kendal.
"Ini kita harus hati-hati dengan perkembangan disini. Pasti sebentar lagi pasti banyak tempat-tempat hiburan. Dan ini butuh penataan, butuh masukan dari masyarakat. Kalau tidak disini masyarakatnya seperti anak ayam dalam telur. Jadi jangan sampai disini kita tidak punya kesempatan di KEK," pungkasnya.
