KENDAL,AYOSEMARANG.COM - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dari sektor pajak, khususnya dari pajak galian C atau mineral bukan logam dan batuan (MBLB), dinilai belum optimal.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2024, kritik keras disampaikan terhadap minimnya penerimaan daerah dari aktivitas pertambangan yang dinilai tidak sebanding dengan dampaknya terhadap infrastruktur.
Anggota DPRD Kendal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Khasanudin, menyebut realisasi pajak dari aktivitas galian C hanya mencapai sekitar Rp1,3 miliar sepanjang tahun.
Anggota DPRD Kendal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Khasanudin, menyebut realisasi pajak dari aktivitas galian C hanya mencapai sekitar Rp1,3 miliar sepanjang tahun.
Angka tersebut dinilai sangat kecil mengingat kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan tambang yang terus meningkat.
“Gunung dikeruk, tapi hasilnya hanya Rp1,3 miliar. Itu tidak cukup untuk memperbaiki jalan. Banyak warga terpelanting saat melintas di jalan rusak akibat truk tambang,” kata Khasanudin dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kendal, Senin, 26 Mei 2025.
Khasanudin mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal agar lebih serius mengejar potensi PAD dari sektor pajak sumber daya alam, kawasan industri, dan wilayah yang dilintasi jalan tol.
Khasanudin mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal agar lebih serius mengejar potensi PAD dari sektor pajak sumber daya alam, kawasan industri, dan wilayah yang dilintasi jalan tol.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam menggali potensi-potensi pendapatan baru, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025.
Baca Juga: Penyelesaian Rob Sayung Demak, Ahmad Luthfi Tidak Ingin Berlama-lama
Sorotan serupa juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Suwardi, menilai capaian PAD 2024 secara umum belum mencapai target dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Sorotan serupa juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Suwardi, menilai capaian PAD 2024 secara umum belum mencapai target dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Pertanyaannya, apakah penggunaan APBD sudah tepat sasaran? Apakah sudah berdampak pada penurunan angka pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan?” ujar Suwardi.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Menurutnya, berbagai pandangan itu menjadi pengingat sekaligus bahan evaluasi penting bagi Pemkab Kendal untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan.
“Banyak masukan dari dewan yang kami dengar dan sangat berharga. Ini mengingatkan kami untuk segera fokus pada program-program yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Benny.
Ia menambahkan, ke depan Pemkab akan lebih serius menciptakan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan potensi daerah agar tidak hanya mengandalkan pendapatan dari sektor konvensional.
“Banyak masukan dari dewan yang kami dengar dan sangat berharga. Ini mengingatkan kami untuk segera fokus pada program-program yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Benny.
Ia menambahkan, ke depan Pemkab akan lebih serius menciptakan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan potensi daerah agar tidak hanya mengandalkan pendapatan dari sektor konvensional.
Tetapi juga membuka ruang baru dari sektor strategis lainnya. Benny juga memastikan bahwa program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, akan menjadi prioritas.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali strategi fiskal daerah, terutama dalam upaya meningkatkan PAD secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan infrastruktur yang semakin tertekan akibat eksploitasi sumber daya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali strategi fiskal daerah, terutama dalam upaya meningkatkan PAD secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan infrastruktur yang semakin tertekan akibat eksploitasi sumber daya.
