AYOSEMARANG.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera melakukan audit terhadap dugaan pemborosan anggaran perjalanan dinas (perdin) yang dilakukan direksi PT Pupuk Indonesia (Persero). Desakan ini muncul setelah muncul laporan bahwa Direktur Utama (Dirut) Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, pernah membawa keluarga dalam kunjungan kerja ke luar negeri.
Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyampaikan adanya informasi bahwa perjalanan dinas Rahmad Pribadi ke Thailand disertai istri dan anak. “Rahmad Pribadi juga memboyong ajudan dan staf pribadinya. Kita pertanyakan kinerja komisaris Pupuk Indonesia selaku pengawas direksi Pupuk Indonesia,” katanya di Jakarta, Senin (27/10).
Menurut Uchok, keberadaan istri Dirut Pupuk Indonesia, Kuntari Laksmitadewi Wahyuningdyah, yang diduga kerap mendampingi suaminya dalam perjalanan luar negeri memperlihatkan adanya hak istimewa yang berpotensi melanggar prinsip good corporate governance (GCG). “Status Kuntari adalah karyawan aktif dan sekaligus istri direksi, ini rawan benturan kepentingan. Apalagi perusahaan sedang turun kinerjanya. Harusnya manajemen fokus memperbaiki bisnis, bukan mengurus fasilitas keluarga,” paparnya.
Kinerja Pupuk Indonesia memang tengah menurun. Laba bersih perusahaan pada 2023 tercatat hanya Rp6,25 triliun, anjlok 66,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp18,51 triliun. Meski begitu, perusahaan masih berada di peringkat tujuh besar BUMN karena memegang peran penting dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi jutaan petani di Indonesia.
Baca Juga: Soal dan Pembahasan Kunci Jawaban HOTS Informatika Kelas 4 Halaman 38 Kurikulum Merdeka
“Saya kira, seluruh direksi Pupuk Indonesia perlu dievaluasi, meski sudah ada pembenahan terkait perjalanan dinas. Itu kesalahan harusnya jadi catatan dalam evaluasi,” ujar Uchok.
Selain soal perjalanan dinas, Uchok juga menyoroti adanya dugaan keistimewaan fasilitas bagi istri Dirut, Kuntari Laksmitadewi Wahyuningdyah. “Infonya ada dua ruang kerja di lantai 7 dan 4 yang berada di Gedung Pupuk Indonesia. Padahal, banyak karyawan pupuk tidak memiliki ruangan,” tuturnya.
Kuntari disebut bekerja di Direktorat Portofolio dan Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia. Namun, karena sering mendampingi suaminya dalam perjalanan dinas, ia diduga kerap absen dari tugas kantor. Untuk menghindari sanksi, disebutkan ada kebijakan potong tak terbatas yang diberikan kepadanya.
Uchok menambahkan, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, juga harus menaruh perhatian terhadap dugaan perilaku sewenang-wenang tersebut. “Jangan-jangan dia bagian dari masalah yang datangnya belakangan. Kita desak adanya evaluasi di petinggi Pupuk Indonesia,” tegasnya.
