PERDOKJASI Luncurkan Dewan Penasihat Medis, Tonggak Baru Kedokteran Asuransi Indonesia

photo author
- Minggu, 2 November 2025 | 15:02 WIB
Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (PERDOKJASI) meluncurkan Dewan Penasihat Medis (DPM) sebagai lembaga etik dan ilmiah yang akan menjadi penuntun arah sistem pembiayaan kesehatan nasional.  (dok)
Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (PERDOKJASI) meluncurkan Dewan Penasihat Medis (DPM) sebagai lembaga etik dan ilmiah yang akan menjadi penuntun arah sistem pembiayaan kesehatan nasional. (dok)

“Kedokteran Asuransi menjadi jembatan penting antara aspek medis dan tata kelola pembiayaan. Di sinilah peran DPM menjadi strategis: mengawal kendali mutu, kendali biaya, dan akuntabilitas klinis,” ujarnya.

 

Menurutnya, keberhasilan JKN tidak hanya bergantung pada efisiensi manajemen, tetapi juga pada kapasitas dokter memahami risiko dan nilai dalam sistem asuransi sosial.

 

“Kita tidak sekadar bicara tentang biaya, tapi tentang keberlanjutan sistem. Dokter harus menjadi bagian dari solusi strategis dalam kebijakan pembiayaan berbasis bukti,” tegasnya.

 

Ketua Umum PERDOKJASI, Marsma TNI (Purn) DR. Dr. Wawan Mulyawan, Sp.BS., Subsp.N-TB., Sp.KP., AAK, menyampaikan pidato inaugurasi yang menandai babak baru peran dokter Indonesia dalam sistem jaminan sosial dan perasuransian. Ia menegaskan bahwa Kedokteran Asuransi bukan sekadar ilmu tambahan, tetapi gerakan moral profesi untuk menyeimbangkan aspek klinis, ekonomi, dan etik.

 

“Di balik setiap klaim ada cerita manusia, di balik setiap premi ada kepercayaan masyarakat, dan di balik setiap kebijakan biaya ada tanggung jawab etik profesi,” ujarnya.

 

Wawan Mulyawan menjelaskan bahwa Dewan Penasihat Medis PERDOKJASI akan berfungsi menjaga integritas profesi dokter dalam setiap proses pembiayaan dan klaim kesehatan, memberikan nasihat etik dan ilmiah kepada regulator maupun industri, serta menjadi jembatan penyelesaian yang adil dan profesional antara dokter, pasien, rumah sakit, dan penyelenggara asuransi.

 

“DPM akan menjadi kompas etik dan ilmiah dari gerakan Kedokteran Asuransi – memastikan bahwa sistem perasuransian berjalan manusiawi, transparan, dan berkeadilan,” katanya.

Baca Juga: Riset Harvard Ungkap 10 Jurusan Kuliah yang Sekarang Kehilangan Daya Tarik, Nilainya Menurun di Era AI

Selain dua tokoh utama dari pemerintah dan BPJS, forum ini juga diisi oleh deretan narasumber lintas disiplin yang menjadi figur penting dalam pengembangan Kedokteran Asuransi di Indonesia. Hadir memberikan pandangan strategis dan reflektif antara lain Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur, MS., PKK., PGDRM., Sp.Ok., Subsp.ToksiKO(K)., Ph.D., pakar kedokteran okupasi; Prof. DR. dr. Rianto Setiabudy, Sp.FK., pakar farmakologi klinik; Prof. DR. Dr. Herkutanto, Sp.FM., Subsp.FK(K)., SH., LLM., FACLM., pakar kedokteran forensik dan medikolegal; dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH., HIA., AAK., ekonom kesehatan senior dan arsitek JKN; DR. Dr. Andi Afdal Abdullah, MBA., AAK., Ketua Umum PAMJAKI; serta dr. Dessy Kusumayati, AAAIJ., AAK., UND., CRGP., AMRP., Ketua Umum PERUJI. Kehadiran para tokoh lintas bidang ini memperkaya dialog strategis antara profesi, industri, dan akademisi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X