KENDAL,AYOSEMARANG.COM – Upaya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Minimnya akses informasi, lemahnya sistem pengaduan, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi beberapa kendala utama yang harus diatasi.
Oleh karena itu, upaya memperkuat perlindungan PMI tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang solid lintas sektor, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, hingga komunitas pekerja itu sendiri.
“Kita ingin melibatkan seluruh kelompok masyarakat di komunitas terlibat dalam partisipasi perlindungan pekerja migran untuk mensukseskan Desa Migran Emas,” ungkap KH Nur Choiron, Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU), dalam acara Kick Off Multi Stakeholder di Gedung Dharma Wanita Kendal, Kamis (6/11/2025).
Pertemuan Kick Off tersebut diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan arah kebijakan bersama dalam melindungi PMI.
“Juga untuk memperkenalkan program dan rencana kerja penguatan perlindungan pekerja Indonesia, serta membangun komitmen dan dukungan lintas pemangku kepentingan,” imbuh KH Nur Choiron.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mengaku tidak bangga bahwa Kendal merupakan kabupaten penyumbang Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbanyak kedua di Jawa Tengah.
“Ini menjadi gambaran bahwa Pemerintah Daerah harus bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, agar warga Kendal tidak perlu bekerja di luar negeri,” tegas Benny.
Baca Juga: Lindungi Pekerja Migran Jateng, Ahmad Luthfi Siapkan Role Model Pendampingan dan Pelatihan
Data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Kendal mengungkapkan realitas tersebut. Kepala Disperinaker, Cicik Sulastri, menyebutkan lima kecamatan dengan jumlah PMI tertinggi yang berangkat pada Oktober 2025, yaitu Gemuh (247 orang), Cepiring (223 orang), Rowosari (217 orang), Ringinarum (210 orang), dan Weleri (200 orang).
“Negara tujuannya antara lain Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Jumlah total PMI di Kendal hingga Oktober 2025 sebanyak 2.370 orang, dengan rincian 315 orang di sektor formal dan 2.055 orang di sektor informal,” terang Cicik.
Data ini semakin menguatkan urgensi dari program penguatan berbasis komunitas. Kolaborasi multi-pihak diharapkan dapat membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif, mulai dari desa hingga ke tempat para PMI bekerja di luar negeri.
