BATANG, AYOSEMARANG.COM -Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur.mengajak sejumlah tokoh serta organisasi masyarakat menjadi pengawas partisipatif di Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampikannya saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 di Hotel Dewi Ratih, Rabu 17 Mei 2023.
Dalam kegiatan itu, Bawaslu menyampaikan informasi terkait regulasi Pemilu 2024. Harapannya, ketika para peserta tahu regulasi, maka bisa turut mengawasi para peserta Pemilu 2024.
Dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Bawaslu juga mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangkar politik identitas. Harapannya para ulama bisa memberikan edukasi kepada jamaahnya ataupun pada santri santrinya.
Baca Juga: Desta Gugat Cerai Natasha Rizki, Netizen Bongkar Tanda-tanda Awal Keretakan Rumah Tangganya
"Jadi kita mengundang beberapa tokoh yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Contohnya adalah kita undang pengurus PRT ya dari tingkat Kabupaten seperti kecamatan atau tokoh agama itu ketua mui Kabupaten sampai dengan kecamatan ada pendamping desa, ada aktivis aktivis masyarakat," katanya
Contohnya, pendamping desa yang sering bersinggungan dengan kepala desa maupun perangkat. Para pendamping desa bisa turut mengawasi terkait netralitas kepala desa maupun perangkat.
"Paling tidak nanti ketika ada hubungan dengan netralitas kepala desa ini, banyak teman teman pendamping desa bisa mengingatkan," ucapnya.
Netralitas kepala desa menjadi perhatian Bawaslu dan masuk kategori rawan sedang. Hal itu tampak dari Pemilu 2019. Di tahun 2019 pihaknya juga pernah menangani pelanggaran netralitas kepala desa.
Baca Juga: Kirab Budaya dan Tradisi Lokal ala SMA Negeri 2 Kendal
Pihaknya membutuhkan bantuan dari individu maupun lembaga masyarakat karena keterbatasan pengawas. Karena itulah, pihaknya membutuhkan jaringan serta simpul yang lebar untuk pengawasan.
"Jadi, ketika pencegahan tadi di masing masing di apa kelompoknya ataupun nanti ketika memang ada dugaan pelanggaran ya bisa melaporkan ke Bawaslu," jelasnya.
Bawaslu Batang juga membuat yang namanya posko aduan pada masyarakat terkait dengan proses pencalonan ini. Misalnya, masyarakat bisa melaporkan jika ada calon yang bermasalah dengan ijazah dan sebagainya.
Bawaslu membuka pendaftaran ini pemantau Pemilu sampai sampai dengan nanti H -7 pemungutan pemungutan suara 14 Februari 2024. Pihaknya membuka untuk pendaftaran pemantau Pemilu, proses verifikasi dan akreditasi di Bawaslu.