Kebijakan Larangan Ekspor CPO Menuai Pro dan Kontra

- Selasa, 26 April 2022 | 13:46 WIB
Ninda Alfiyani, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  (dok pribadi.)
Ninda Alfiyani, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. (dok pribadi.)

 

AYOSEMARANG.COM- Pemerintah menetapkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Kebijakan ini sebagai respon pemerintah akibat melonjaknya harga minyak goreng di dalam negeri, dengan tujuan harga minyak goreng dapat kembali terjangkau dan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng terpenuhi.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di beberapa kalangan. Menurut beberapa pihak yang kontra, kebijkan yang dikemukakan oleh presiden ini dinilai tergesa-gesa dan tidak mencerminkan kebijakan yang konsisten. Kebijakan larangan ekspor ini juga dinilai sebagai kebijakan yang mubazir.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, selama ini, konsumsi CPO di dalam negeri hanya berkisar 6 hingga 7 ton, namun pemerintah melarang ekspor CPO yang jumlahnya mencapai 30 ton, hal ini tentunya akan menyebabkan kelebihan barang serta merugikan petani CPO karena kehilangan pasarnya.

Baca Juga: Rest Area Terbaik Tol Jakarta-Semarang, Tempat Istirahat Mudik Lebaran 2022

Kebijakan pelarangan ekspor CPO ini dinilai tidak efektif untuk mengembalikan harga minyak goreng seperti semula. Kebijakan pelarangan ekspor ini justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Dengan adanya pelarangan ekspor, Indonesia akan kehilangan potensi ekspor serta pemasukan devisa dari ekspor yang cukup besar yang tentunya akan berdampak pada terganggunya stabilitas neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, pelarangan ekspor ini juga akan berpotensi menyebabkan perang dagang Indonesia dengan negara lain, mengingat Indonesia sebagai negara produsen serta pengekspor terbesar CPO di dunia.

Di sisi lain, pihak yang pro dengan kebijakan ini menyatakan bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa serta sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum kebijakan ini ditetapkan. Kebijakan ini ditetapkan sebagai bentuk penanganan terhadap risiko inflasi akibat bahan pangan yang tinggi serta untuk mencegah meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, mengingat saat terjadi pandemi penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta jiwa.

Selain itu, pihak yang pro juga menyatakan bahwa larangan ekspor hanya ditujukan pada Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Olein, yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, sedangkan produk turunan CPO lainnya tidak dilarang, sehingga pengusaha masih bisa melakukan ekspor.

Baca Juga: Duta Sheila on 7, Musisi Ramah, Karya Musiknya Laris di FTV hingga Sinetron

Dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dan tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelarangan eskpor CPO ini sudah baik, namun ada baiknya dilakukan evaluasi kembali mengenai kebijakan pelarangan ekspor ini seperti mengubah kebijakan pelarangan menjadi pembatasan ekspor, atau lainnya agar tidak menimbulkan kerugian kepada banyak pihak, baik pihak dalam negeri seperti pemasukan devisa, petani CPO dan pengusaha maupun pihak luar negeri seperti negara pengimpor CPO. ***

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lomba Justifikasi

Kamis, 15 September 2022 | 07:46 WIB

Pemilik Frequensi dan Pelengkap Penderita

Sabtu, 30 Juli 2022 | 14:38 WIB

Di Balik Ego dan Kolektivitas Etnis

Kamis, 7 Juli 2022 | 11:08 WIB

Mudik, Thomas Cup, dan Sea Games

Senin, 16 Mei 2022 | 19:23 WIB

Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia

Senin, 25 April 2022 | 19:43 WIB

Efisienkah Tilang Elektronik di Kota Solo?

Senin, 25 April 2022 | 19:30 WIB

Menyoal Kenaikan Harga Pertamax

Senin, 25 April 2022 | 13:59 WIB

PPN Naik Menjadi 11%, Tepatkah Kebijakan Ini?

Senin, 25 April 2022 | 12:43 WIB

Kripto Untuk Siapa?

Senin, 18 April 2022 | 11:26 WIB
X