13. Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ....
A. Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi
B. Gubernur dan Wakil Gubernur
C. Gubernur dan Sekretariat Daerah
D. Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah
E. Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah
14. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terowongan Nanjung, yang diklaim bisa mengurangi banjir di Bandung, Jawa Barat. Sebelum peresmian, Jokowi meninjau infrastruktur tersebut. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lokasi terowongan terletak di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Keberadaan Ridwan Kamil dalam pemantauan terowongan tersebut mengingat posisinya sebagai kepala daerah di Jawa Barat sebagai lembaga struktural pemerintah di bidang eksekutif. Ada pun tugas gubenur tersebut di antaranya:
1) Melantik kepala desa dan keluruhan;
2) Melantik Bupati/Wali Kota
3) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
4) Membuat Peraturan daerah
5) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
6) Melantik kepala Instansi Vertikal.
Tugas Gubernur secara tepat ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1), 3), 5), dan 6) D. 2), 3), 5), dan 6)
B. 1), 2), 3), dan 4) E. 3), 4), 5), dan 6)
C. 2), 3), 4), dan 5)
15. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai dasar adalah ....
A. nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan
B. nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
C. nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural
D. nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia
E. nilai yang esensial dari Pancasila dan memiliki tujuan, cita-cita, dan perjuangan bangsa
16. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah...
A. BIN dan BPKP D. BKN dan BSN
B. BPJS dan LAN E. BPN dan BKN
C. BIN dan LIPI
17. Perhatikan pernyataan di bawah ini
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
2. Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
3. Kedudukan menteri-menteri itu sejajar dengan DPR
4. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
5. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang TIDAK BENAR berkenaan dengan kementerian ditunjukan oleh nomor...
A. 1 D. 4
B. 2 E. 5
C. 3
18. Salah satu contoh nilai praksis sila keempat Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ….
A. Menetapkan perayaan hari besar nasional
B. Menambah subsidi gas elpiji bagi masyarakat Indonesia
C. Menurunkan iuran BPJS
D. Mengambil keputusan negara didasarkan pada kelompok tertentu
E. Melakukan musyawarah dalam mengambil kebijakan negara
19. Perhatikan data di bawah ini!
(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….
A. 2 dan 4 D. 1 dan 2
B. 1 dan 3 E. 3 dan 4
C. 1 dan 4
