Hasbi menambahkan, guna memastikan pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, pihaknya juga mendorong pemda untuk melakukan pakta integritas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Hal ini untuk memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
“Karena rentang kendali lebih pendek di daerah. Sehingga permasalahan akan lebih cepat ditangani jika mampu diselesaikan di daerah,” imbuh dia.
Di samping menjalin kerja sama dengan pemda, Kemendikbudristek juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, terutama masyarakat.
Menurutnya, PPDB berkualitas tidak dapat diwujudkan tanpa kerja sama yang solid dari berbagai pihak.
Maka dari itu, ia mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan PPDB dengan untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang melalui kanal pengaduan yang tersedia di tingkat satuan pendidikan, satgas kab/kota, provinsi, dan nasional.
Ia menegaskan bahwa melalui evaluasi tahunan dan penyempurnaan yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan PPDB dapat terus diperbaiki dan disempurnakan.
Baca Juga: Gilbert Agius Petakan Skuad PSIS Musim Depan: Beda Jauh dengan Musim Lalu, Perlu Penyesuaian
“Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih adil, transparan, dan berkualitas, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta didik di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
PPDB yang berkualitas merupakan cerminan dari komitmen pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang dilakukan setiap tahun, Kemendikbudristek berupaya untuk terus meningkatkan kualitas PPDB, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta didik dan masyarakat luas.***
