Sedangkan indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh dewan pengupahan daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.
Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Baca Juga: Hadiri Upacara Hari Pahlawan, Ketua DPRD Demak: Penerus Bangsa Harus Tetap Kuat dan Bekerja Keras
"Kalau inflasi data sudah ada, pertumbuhan ekonomi sudah ada. Inflasi itu data-datanya dari BPS pusat yang disampaikan kepada menteri tenaga kerja, menteri lalu ke gubernur, lalu ke dewan pengupahan provinsi dan bupati/walikota," tegas Aziz.
Sementara itu dihubungi terpisah, Wakil Ketua Apindo Jateng Dedi Mulyadi mengatakan mengenai penetapan UMP dan UMK sudah ada perhitungannya tersendiri.
Pihaknya sudah mengajukan rekomendasi ke pemerintah.
"Ya besok (hari ini) lihat hasilnya saja, karena kita ada tiga masukan dari pemerintah, Apindo, dan dari pekerja. Kemarin sudah masuk ke Wali Kota, sudah diteruskan ke Provinsi, jadi saya rasa ikut aturan saja," ungkapnya.
Dari Apindo kata Dedi mengusulkan kenaikan UMP sebesar 3,6 persen. Namun pemerintah memberi usulan kenaikannya sebesar 4,02 persen.
"4,02 itu dari pemerintah, dari Apindo itu 3,6 persen," ungkapnya.
