SEMARANG, AYOSEMARANG.COM – Upaya menjaga ruang informasi yang sehat dan bertanggung jawab terus digencarkan pemerintah. Melalui Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kebijakan Media Massa yang Bertanggungjawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam) menggandeng berbagai pihak, mulai dari Dewan Pers hingga pemerintah daerah.
Anggota Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menyebut forum tersebut sebagai langkah penting dalam membangun media yang kredibel di tengah tantangan industri pers saat ini.
“Forum seperti ini sangat positif di tengah turbulensi media. Banyak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi, jadi kegiatan semacam ini sebaiknya dilakukan secara rutin,” ujarnya di Hotel Gumaya, Kamis 13 Oktober 2025.
Menurutnya, kegiatan BEJO’S juga menjadi ruang literasi bagi masyarakat agar lebih peka dalam membedakan media profesional dan media yang tidak kredibel.
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Bab 5 Activity 4 Materi Hortatory Exposition
“Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, peserta bisa mendapat pemahaman yang lebih luas,” tambahnya.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir, menegaskan forum ini bukan bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers, melainkan langkah memperkuat ekosistem media yang sehat.
“Kami sadar membangun media yang bersih dan jujur perlu kerja sama banyak pihak. Karena itu, semua stakeholder kita libatkan agar ekosistem media nasional tetap sehat,” katanya.
Ariefin juga menegaskan forum ini justru membuka ruang diskusi lebih luas antar pelaku media.
“Hasilnya nanti berupa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat media nasional yang berintegritas,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menuturkan Pemprov Jateng siap mendukung penguatan media lokal di daerah.
Baca Juga: Soal Kenaikan UMK Kendal, Kepala Diperinaker Lakukan Kajian
“Kami dorong media lokal karena mereka paling paham kondisi di wilayahnya. Media juga jadi pilar demokrasi yang penting, jadi harus bisa menyajikan informasi berimbang,” ujarnya.
Agung menambahkan, pemerintah daerah terus membuka ruang kerja sama dengan media untuk mendukung penyebaran informasi publik dan program pembangunan.
