Jateng Raih Dua Penghargaan KPK di Hakordia 2025, Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Integritas

photo author
- Selasa, 9 Desember 2025 | 19:06 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat menerima dua penghargaan dari KPK.  (Humas Jateng)
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat menerima dua penghargaan dari KPK. (Humas Jateng)

AYOSEMARANG.COM -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.

Penghargaan pertama diberikan untuk kategori Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi).

Jateng juga menempati Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 kategori pemerintah provinsi.

Baca Juga: Viral Foto Diduga Tambang di Gunung Slamet, ESDM Jateng Bantah Aktivitas Penambangan

“(Penghargaan) ini memberikan motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahwa semua harus menciptakan birokrasi yang good dan clear governance, ini sebagai representasi kita melayani masyarakat,” ucap Luthfi usai acara.

Capaian tersebut mempertegas komitmen Pemprov Jawa Tengah mempertahankan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Isu integritas juga ditetapkan sebagai prioritas pembangunan dan menjadi Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2025–2029, serta masuk dalam 136 program gubernur.

Program penguatan integritas ini mencakup peningkatan kualitas ASN, penerapan zona integritas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD/BLUD, hingga pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pemprov Jateng juga memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik dari sisi anggaran maupun kompetensi SDM untuk memastikan pengawasan berjalan efektif hingga tingkat desa.

Sejumlah upaya pencegahan korupsi juga ditempuh melalui pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, dan mitigasi benturan kepentingan yang diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Baca Juga: Kepala Daerah di Jawa Tengah Tak Boleh Cuti saat Nataru, Wajib Siaga di Wilayah

Di sektor pendidikan, program Sekolah Berintegritas (SBI) yang digulirkan sejak 2023 kini menjangkau 104 sekolah, terdiri dari 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB.

Fokusnya meliputi penanaman nilai integritas, penyusunan rencana aksi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Program Desa Antikorupsi juga berkembang pesat. Sejak diperluas pada 2022, inisiatif ini hadir di 29 kabupaten, menghasilkan 113 desa berstatus antikorupsi pada 2025. Sebanyak 297 desa lain sedang dalam proses sertifikasi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: adib auliawan herlambang

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X