Tidak Masalah Pejabat Punya Harley, Ketua HDCI: Asal Tanggung Jawab Pajak

photo author
- Sabtu, 4 Maret 2023 | 15:07 WIB
Anggota Harley Davidson Indonesia sebelum dilantik. Ke depan, pengendara Harley sudah tidak boleh pakai jalan tol.  (Ayosemarang.com/ Audrian Firhannusa)
Anggota Harley Davidson Indonesia sebelum dilantik. Ke depan, pengendara Harley sudah tidak boleh pakai jalan tol. (Ayosemarang.com/ Audrian Firhannusa)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Belakangan pemilik moter gede (moge) Harley Davidson terutama milik pejabat jadi sorotan usai terbongkarnya harta melimpah pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo karena ulah anaknya Mario Dandy.

Dikarenakan ulah anaknya Mario Dandy yang pamer motor Harley, harta Rafael Alun Trisambodo diperiksa dan merembet juga pada pembubaran komunitas moge Dirtjen Pajak.

Mengetahui viralnya kasus Harley itu, Ketua Umum Harley Davidson Cabang Indonesia (HDCI), Ahmad Sahroni ikut berkomentar.

Baca Juga: Ingin Hapus kesan Arogan, Anggota HDCI Dilarang Pakai Jalan Tol

Menurut Ahmad Sahroni apabila ada pejabat punya harta yang fantastis memang tidak normal.

Namun apabila pejabat itu bisa mempertanggungjawabkan harta yang dimiliki, atas apa yang dia laporkan, menurutnya sah-sah aja.

"Karena kemarin kan yang bersangkutan sudah ada pemanggilan juga. Jadi inti pesannya asal bisa mempertanggungjawabkan ya tidak masalah," kata Ahmad Sahroni di Hotel Graha Padma Semarang, Jumat 3 Maret 2023.

Kemudian terkait komunitas motor Dirtjen Pajak yang dibubarkan Menteri Keuangan Sri MulyaniMulyani, Sahroni juga mengungkapkan apabila komunitas itu ada sebetulnya boleh-boleh saja.

Baca Juga: Anggota HDCI Dilantik di Semarang, Bertekad Singkirkan Image Harley Arogan

"Namun untuk saat ini kan, imbauannya tidak boleh berhedon-hedon dulu karena situasinya dalam pemulihan pasca Covid-19," katanya.

Dari semua komentar tadi, satu yang patut digarisbawahi adalah pentingnya melapor ke LHKPN (Laporan Hak Kekayaan Penyelenggaraan Negara).

"Nah inilah untuk memberikan satu imbauan kepada seluruh pejabat terutama eksekutif. Dan saya baca masih 50 persen eksekutif yang lapor LHKPN. Saya terutama sebagai pejabat legislatif dari awal masuk sampai 2022, melaporkan LHKPN secara teratur. Dan itulah kewajiban dari seorang pejabat," ucapnya.

Sementara Sahroni sendiri saat ditemui di Semarang hendak melantik anggota HDCI.

Baca Juga: Harga Lebih Murah, Yamaha Bolt R Spec 2022 Moge Saingan Harley Davidson, Cek Spesifikasinya

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: adib auliawan herlambang

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

XLSMART Gelar Pesantren Digital di Demak

Minggu, 14 Desember 2025 | 22:24 WIB
X