Hasil dari koordinasi dengan DKP, untuk sementara disepakati akan ada pengiriman solar bersubsidi pada Kamis, 28 Agustus 2025. Yakni sebanyak 16 kiloliter (KL). Dan hingga Desember 2025 rencananya akan ada penambahan kuota hingga 1.000 KL
"Alhamdulillah pagi ini, sementara akan dikirim 16 KL di SPBN Tawang dan 8 KL untuk SPBN Bandengan. Dan juga disepakati sampai akhir tahun 2025 kita dapat tambahan 1.000 KL," imbuhnya.
Politis PKS ini menegaskan bahwa FPKS Kendal aktif berkoordinasi dengan BPH Migas untuk segera merealisasikan tambahan kuota agar tidak terjadi kegaduhan maupun aksi nelayan akibat ketiadaan solar.
Dan mendorong agar Bupati Kendal segera membuat surat permohonan penambahan kuota 4.000 KL.
"Kalau penambahan 1.000 itu hitungan kita dengan DKP itu tidak cukup. Minimal harus 3.000, jadi pengajuan penambahan kuotanya 4 000 KL. Kita sudah komunikasi dengan DPR RI Komisi IV. Hari ini kita minta Bupati membuat surat ke Komisi IV untuk meng-advokasi mengawal BPH Migas agar kuota kita yang 11.000 KL bisa kembali lagi," tegasnya.
Ia berharap, dengan koordinasi aktif dan langkah advokasi dari Fraksi PKS Kendal ini, BPH Migas dapat segera merealisasikan tambahan kuota solar bersubsidi di Kendal sehingga tidak terjadi kegaduhan maupun aksi nelayan akibat ketiadaan solar.
"Kita akan advokasi terus sampai deal penambahan kuota solar bersubsidi bagi nelayan di Kendal," pungkasnya.
