Ratusan Buruh Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Soroti Gaji DPR Sampai Tolak Upah Murah

photo author
- Kamis, 28 Agustus 2025 | 17:35 WIB
Ratusan buruh saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka memprotes gaji DPR sampai upah murah. (Ayosemarang.com/ Audrian Firhannusa)
Ratusan buruh saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka memprotes gaji DPR sampai upah murah. (Ayosemarang.com/ Audrian Firhannusa)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) dan Aliansi Buruh Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis 28 Agustus 2025.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para buruh menyoroti sejumlah hal termasuk gaji anggota DPR yang tinggi hingga korupsi yang dilakukan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel.

Tuntutan para buruh disampaikan dalam dua spanduk besar yang dibentangkan. Mereka juga membawa bendera federasi dan melakukan orasi serta joget bersama.

Salah seorang orator dari FSPP mengaku heran mengapa anggota DPR mendapat gaji Rp 3 juta per hari. Padahal gaji mereka didapat dari keringat dan usaha para buruh.

Baca Juga: Contoh Esai Candi Hindu dan Budha, Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 54 Kurikulum Merdeka

"DPD gajinya sehari Rp 3 juta, kerjanya apa? Tidur," kata pria berbaju merah itu disambut riuh para demonstran.

Padahal, lanjut dia, gaji para buruh di Jawa Tengah amat kecil dengan beban kerja yang berat.

"Padahal di Jateng ini buruh bekerja 26 hari hanya dapat upah Rp 2,2 juta. Yang buat bajunya DPR siapa? Buruh. Yang buat gajinya DPR siapa? Buruh. Tapi apa yang kita dapat, hanya kenestapaan," tegas dia lagi.

Kemudian dia mengancam akan berhenti membayar pajak bila hasilnya dinikmati oleh para pejabat dan koruptor.

"Kalau seperti ini kita lebih baik tidak bayar pajak," imbuh sang orator.

Baca Juga: Hampir 90 Persen Jalan Provinsi Jateng Sudah Selesai Diperbaiki

Buruh juga ikut menyoroti kasus korupsi
pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Buruh meminta Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang dinilai bermasalah.

"Sertifikasi K3 yang dulu kita bayar Rp 6 juta dibongkar oleh KPK harganya cuma Rp 275 ribu. Menteri menterinya Pak Prabowo perlu dievaluasi termasuk Kemenaker," kata buruh.

Di sisi lain, Koordinator Jaringan ABJAT/KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bank Jateng Fasilitasi Rekening Gaji 3.352 PPPK Pemalang

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:05 WIB
X