KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Monitoring center for prevention (MCP) merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi.
Pemerintah Kabupaten Kendal sampai sekarang masih mempertahankan poin MCP diatas 90 persen. Meskipun secara skor MCP mengalami penurunan dari tahun 2022 94,19 persen, sementara tahun 2023, 91,02 persen. Namun capaian Elektronik Survei Penilaian Integritas (E-SPI) KPK tahun 2022 71,41 persen dan tahun 2023 naik menjadi 77,04 persen.
"Pada prinsipnya ini kan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPK RI terkait MCP dan survei. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mempertahankan nilai diatas 90 persen," kata Bupati Kendal, Dico M Ganinduto saat kordinasi pencegahan korupsi di ruang ngesthi widhi.
Dico menyatakan skor MCP Kabupaten Kendal berada diatas rata-rata Jawa Tengah. "Jadi itu memang adalah indikator yang ditetapkan agar Pemda bisa memenuhi sub indikator yang telah diberikan MCP KPK. Kita diatas 90 persen itu artinya baik dan secara survei kita meningkat dari 71 persen menjadi 77 persen. Pososisinya kita juga baik diatas rata-rata Jawa Tengah," jelasnya.
Baca Juga: Cegah Korupsi Sejak Dini, Sekda Jateng Sebut Keluarga Punya Peran Penting
Dico berharap, melalui diskusi dan monitoring ini dapat memberikan solusi kepada Pemkab Kendal karena memang ada beberapa indikator yang belum terpenuhi karena tidak adanya kewenangan dan kebutuhan anggaran.
"Kendalanya karena kewenangannya tidak ada pada kita. Kemudian ada juga beberapa indikator baru setiap tahunnya yang memang kita butuh waktubdan anggaran untuk menyelesaikan itu. Contohnya seperti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), tapi diluar dari itu Alhamdulillah tidak ada," beber Dico.
Sementara, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Sri Kuncoro Hadi mengatakan, poin MCP pemerintah Kabupaten Kendal memang mengalami penurunan, namun masih dalam kategori tinggi diatas 90 persen. Hal tersebut menurutnya lantaran adanya situasional keadaan.
"Nilainya secara MCP memang ada penurunan tapi masih dalam kondisi dijaga. Hampir di semua daerah poin penting yang kerap terjadi adalah pada manajemen ASN, pelayanan publik," tandasnya.