BATANG, AYOSEMARANG.COM - Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batang 2024 semakin hangat dengan mencuatnya isu "Bupati impor." Isu ini mulai bergulir di tengah perbincangan politik lokal, mengundang perhatian para pengamat, termasuk Dr. Achmad Soeharto, SH.MH, seorang pengamat politik dari Universitas Pekalongan. Dalam pandangannya, perdebatan soal putra daerah dan bupati impor kian memperkeruh suasana, menciptakan dinamika yang menarik bagi masyarakat Batang.
"Kalau kita melihat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang, tentunya masyarakat Batang sudah banyak yang tahu mana putra daerah dan mana yang bukan," ujar Achmad Soeharto, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Pekalongan, saat ditemui pada Rabu 11 September 2024.
Dua bakal pasangan calon yang muncul dalam pendaftaran Pilkada Batang 2024 adalah Fauzi Fallas-Ahmad Ridwan dan Faiz Kurniawan-Suyono. Keduanya akan ditetapkan secara resmi sebagai calon pada 22 September 2024. Namun, di balik antusiasme politik ini, isu bupati impor menjadi bahan diskusi yang memancing pro dan kontra di kalangan pemilih.
Mengutip pandangan Samuel Huntington, Achmad Soeharto menekankan bahwa istilah putra daerah dalam konteks politik mengacu pada asal usul genealogis, yakni seseorang yang lahir di daerah tersebut atau memiliki orang tua yang berasal dari daerah itu. Di tengah perdebatan ini, ia menyoroti bagaimana isu bupati impor menjadi kemunduran dalam pola pikir demokrasi yang seharusnya lebih mengedepankan integrasi sosial dan kesetaraan.
Baca Juga: Bawaslu Batang Temui 927 Masalah dalam Daftar Pemilih Sementara Pilkada 2024
"Isu ini menunjukkan bahwa cara berpikir pragmatis dan politis masih kental dalam perpolitikan kita. Hal ini justru merusak nilai-nilai demokrasi, di mana seharusnya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan mencalonkan diri, tanpa harus terbebani oleh sentimen kedaerahan," jelasnya.
Dalam pandangannya, isu bupati impor sering kali digunakan oleh aktor-aktor politik untuk mendulang dukungan dengan memanfaatkan perasaan emosional dan primordial masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa hanya pemilih tradisional yang cenderung termakan isu semacam ini, sedangkan pemilih yang lebih kritis akan mempertimbangkan kualitas kepemimpinan dan visi-misi calon sebagai faktor penentu.
"Isu ini memang masih ampuh digunakan oleh elit politik. Sedikit banyak, isu bupati impor mampu mengalihkan perhatian pemilih dari penilaian yang objektif terhadap calon. Padahal, kualitas kepemimpinan, integritas, dan visi-misi yang jelas seharusnya menjadi pertimbangan utama," tegas Soeharto.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pro kontra soal bupati impor dan putra daerah seharusnya tidak lagi relevan dalam kontestasi politik modern. Yang lebih penting, menurutnya, adalah kemampuan calon untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Batang.
"Dalam Pilkada ini, yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk membawa Kabupaten Batang menuju masa depan yang lebih baik," katanya.
Ia juga berharap agar pelaksanaan Pilkada Batang 2024 berlangsung secara kondusif dan berpegang teguh pada asas demokrasi yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. "Kabupaten Batang harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas," tutup Soeharto.