AYOSEMARANG.COM -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerap langsung aspirasi dari petani tembakau di Pendopo Kabupaten Temanggung pada, Selasa 15 Juli 2025.
Dalam pertemuan itu, petani menyuarakan kekhawatiran mereka terkait turunnya serapan hasil panen dan dampak regulasi industri rokok terhadap kesejahteraan mereka.
Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung, Yuda Sudarmaji, menyoroti bahwa kesejahteraan petani sangat bergantung pada keberlangsungan industri hasil tembakau.
Namun, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kenaikan cukai rokok dan regulasi lainnya justru memperparah kondisi ekonomi petani.
Baca Juga: Keluarga Gamma Sebut Pledoi Aipda Robig Tidak Sesuai Fakta dan Pembelaan Pribadi
"Ketika industri tegencet maka petani juga kolaps. Mohon ini disampaikan kepada yang memiliki kewenangan atau kepada Presiden," kata Yuda saat menyampaikan aspirasi dalam dialog dengan Gubernur Jawa Tengah.
Yuda menggambarkan bahwa saat ini hanya satu dari 20 kecamatan di Temanggung yang tidak memiliki hasil tembakau.
Meski demikian, secara umum pendapatan petani mengalami penurunan drastis akibat berbagai regulasi yang membatasi pergerakan industri.
"Pada musim panen (dulu sebelum terhimpit regulasi), tembakau ini bisa jadi andalan masyarakat Kabupaten Temanggung. Sekarang tidak bisa karena terhimpit banyak regulasi,” kata dia.
Ia juga mengungkap bahwa beberapa perusahaan rokok besar kini sudah tidak lagi menyerap hasil panen tembakau dari Temanggung, menambah kesulitan para petani.
Baca Juga: Mbak Ita Sebut Kesaksian Kepala Disbudpar Semarang Soal Proyek Penuh Kebohongan
Yuda pun meminta agar dana bagi hasil cukai bisa dimaksimalkan untuk mendukung petani, termasuk dalam penguatan bahan baku dan penyediaan obat-obatan pertanian.
"Sebentar lagi kami panen. Di Jateng banyak pabrik rokok. Tolong Gubernur bisa mengimbau perusahaan rokok agar bisa menyerap hasil petani tembakau, khususnya di Temanggung," kata Yuda.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa regulasi cukai berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.