SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah mitigasi menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen untuk Indonesia mulai 1 Agustus 2025.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, telah melakukan gerak cepat untuk mengantisipasi kebijakan tersebut.
Apalagi, sejumlah produk yang dihasilkan wilayah Jawa Tengah menyasar pasar internasional dan salah satunya Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, nilai ekspor Jawa Tengah periode Maret 2025 sebesar 1.010,70 juta dolar AS.
Luthfi mengatakan, Langkah pertama yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk membuat rumah kurasi. Rumah ini berisikan produk-produk asli Jateng yang akan dibawa ke pasar-pasar baru.
Baca Juga: Jangan Telat! Begini Cara Ambil BSU 2025 di Kantor Pos dan Batas Waktunya
"Lewat Rumah Kurasi ini, produk-produk Jateng dibawa ke pasar baru di regional maupun internasional," kata Luthfi saat diwawancarai di Semarang pada Kamis 10 Juli 2025.
Langkah kedua adalah berkomunikasi dengan sister province yang telah bekerjasama dengan Pemprov Jateng. Saat ini ada tiga wilayah yang telah bekerjasama, yakni Fujian (China), Melaka (Malaysia) dan Singapura.
"(Produk ukir) Jepara misalnya, produk dari sana tak hanya tergantung satu negara saja. Singapura kita tawari, Fujian, Melaka juga. Jadi tumbuhkan perekonomian baru," tandas mantan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan ini.
Menurut dia, langkah ini bisa jadi sangat strategis. Sebab, bertambahnya pasar baru akan semakin membuka peluang bagi tujuan ekspor barang-barang produksi Jawa Tengah.
Baca Juga: Ahmad Luthfi Tegaskan Jangan Coba-Coba Timbun Bahan Pokok Penting
Langkah ketiga, Gubenur Jateng berkoordinasi dengan gubernur di sejumlah wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Lampung.
Sementara di tingkat Jawa Tengah, Ahmad Luthfi getol mengembangkan ekonomi aglomerasi. Pengembangan perekonomian baru di kawasan karesidenan ini dinilai akan lebih kuat karena antar kabupaten dan kota saling menopang dan tumbuh bersama.
