KENDAL, AYOSEMARANG.COM - Sejumlah nelayan mengeluhkan sulit mendapatkan BBM solar bersubsidi terutama di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tawang Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kendal.
Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Kendal, Hudi Sambodo mengatakan banyak keluhan dari nelayan terkait BBM solar bersubsidi ini.
“Untuk tahun 2025 kuota dari pusat solar untuk nelayan Kendal berkurang, 11 ribu kilo litersekarang 8,1 ribu kilo liter sehingga ada penurunan sekitar 3.000 kiloliter,” katanya.
Dikatakan, solar subsidi ini yang menentukan dari BPH Migas sehingga pihaknya hanya menerima saja. Bahkan di bulan April sudah mengajukan surat penambahan kuota dan belum ada jawaban.
Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kendal berkomitmen terus melaksanakan pengawasan dan advokasikan kelangkaan BBM solar subsidi nelayan.
Ketua Fraksi PKS, Rubiyanto menyatakan, pihaknya terus berupaya mendesak agar pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera menindaklanjuti permohonan penambahan kuota yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kendal.
"Karena kalau kelangkaan solar subsidi ini jika tidak segera direspon, nelayan Kendal terancam tidak bisa melaut. Sehingga otomatis ekonomi keluarga nelayan terganggu, dan stabilitas sosial bisa terguncang,”kataya Kamis 28 Agustus 2025.
Sebelumnya, Totok mengaku mendapatkan banyak aduan dari para nelayan di Desa Gempolsewu terkait kelangkaan solar di SPBN Tawang Rowosari sejak 23 Agustus 2025.
Bahkan para nelayan mengancam akan melakukan aksi lantaran berhari-hari tidak bisa melaut karena tidak adanya solar subsidi.
"Sejak tanggal 23 Agustus 2025 itu tidak ada solar subsidi. Jadi nelayan tidak bisa melaut, bahkan kemarin para nelayan akan demo. Makanya saya langsung koordinasikan dengan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengajukan penambahan kuota solar subsidi," terangnya.
Ia mengungkapkan, kelangkaan solar bersubsidi ini terjadi lantaran adanya penurunan kuota solar subsidi untuk nelayan Kendal, yakni dari 11.000 kiloliter (KL) di tahun 2024 menjadi hanya 8.699 KL di tahun 2025.
Padahal sebelumnya Pemkab Kendal telah mengajukan kuota solar subsidi nelayan sebanyak 15.000 KL.
Baca Juga: Santunan Diserahkan, Pemkab Kendal Dorong Perlindungan Asuransi untuk Nelayan
"Jadi kuota kita di tahun 2024 itu 11.000 KL, di tahun 2025 ini dari BPH Migas turun hanya 8.699 KL. Dan setelah kita cek di bulan Agustus ini penyerapannya sudah 96,19 persen atau 8.368 KL dari total alokasi," ungkap Totok.