AYOSEMARANG.COM -- Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pihak mulai menilai arah kebijakan dan hasil kerja pemerintah. Salah satunya datang dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat yang menyoroti berbagai program pro rakyat serta tantangan yang masih dihadapi.
Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum, dan HAM Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng, menilai bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada pada tahap pembentukan pondasi dasar pemerintahan. Ia menegaskan bahwa saat ini belum waktunya untuk menilai secara penuh kinerja keduanya.
"Olehnya masih terlalu dini memberi nilai atas kinerja Prabowo-Gibran, masih diperlukan waktu untuk membuktikan bahwa program-program mereka membawa hasil berupa penciptaan 19 juta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang dijanjikan," ujar Yusuf di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Program Pro Rakyat dan Dampak yang Mengiringi
Yusuf mengapresiasi beberapa langkah nyata pemerintah dalam menjalankan program pro rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, kedua program tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong penciptaan jutaan lapangan kerja di masa mendatang.
Namun, ia juga menyoroti efek negatif yang timbul di lapangan. "Sekarang program itu sedang dijalankan tapi menimbulkan implikasi ribuan murid sekolah malah keracunan dan dipotongnya anggaran transfer keuangan daerah (TKD) yang terlalu besar," jelasnya.
Pemotongan TKD, lanjut Yusuf, berdampak pada kemampuan fiskal daerah yang menurun, bahkan memicu ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah. “Hal ini berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat,” tambahnya.
Tantangan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Dalam isu pemerintahan bersih, Yusuf mengakui adanya tekad kuat dari Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Namun, ia menilai masih terdapat hambatan struktural.
"Kami melihat ada anomali karena pemerintahan ini masih menggunakan banyak pejabat peninggalan pemerintahan Jokowi, birokrasinya pun masih birokrasi lama yang berkarat dengan feodalisme dan koruptif," tegas Yusuf.
Baca Juga: Berjalan di Rel KA, Warga Pegandon Tewas Tertemper KA Sembrani
Ia kemudian memberikan perumpamaan menarik, "Bagi kami jika ingin membersihkan rumah, sebaiknya gunakanlah sapu yang bersih."
Pernyataan ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh birokrasi agar semangat pemerintahan bersih dapat terwujud secara konkret.