Ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan skema komunikasi publik dan fase uji coba yang matang di sejumlah daerah sebelum diterapkan nasional, agar masyarakat tak kebingungan menghadapi perubahan mekanisme distribusi.
Senada, Pakar Energi Undip, Jaka Windarta, menyebut skema voucer atau BLT sebagai solusi logis untuk memperkuat efektivitas fiskal. Ia menegaskan digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Dengan teknologi seperti QR code dan sistem by name by address, kebocoran bisa ditekan jauh lebih efisien. Kita sudah punya infrastruktur digital, tinggal kemauan politiknya,” ujarnya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pemerintah menggelontorkan Rp87,6 triliun subsidi LPG 3 kg pada 2025—naik dari Rp85,6 triliun di 2024. Volume subsidi mencapai 8,17 juta ton. Tanpa subsidi, harga LPG 3 kg bisa mencapai Rp42.750 per tabung, sementara masyarakat hanya membayar Rp12.750.
Angka itu menunjukkan dilema klasik: subsidi yang dimaksudkan membantu masyarakat miskin justru sebagian besar dinikmati kelompok menengah ke atas.
“Kalau subsidi gas melon ini terus dibiarkan bocor, itu sama saja negara mensubsidi konsumsi orang kaya,” ujar Yuwanto menutup diskusi.
Bagi para akademisi, momentum pembenahan ini bukan hanya soal menambal kebocoran fiskal, tapi juga memperjuangkan keadilan energi—bahwa setiap rupiah subsidi benar-benar sampai ke mereka yang paling membutuhkan, bukan ke mereka yang paling banyak membeli.***