SEMARANG, AYOSEMARANG.COM – Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk mempercepat proses renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren.
Upaya itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, serta para sekda dan kepala dinas terkait se-Jawa Tengah, Jumat 21 November 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menyebut Rakorda ini digelar untuk menyamakan visi dalam mempercepat renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren di daerah.
Berdasarkan data EMIS, Jawa Tengah memiliki 5.346 pesantren, jumlah keempat terbanyak di Indonesia. Sementara itu, angka kemiskinan di Jateng masih mencapai 3,37 juta jiwa.
Baca Juga: Berapa UMK Surabaya 2026? Ini Analisis Tren Kenaikan dan Dua Skenario Prediksinya
Menurut Haris, pesantren memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, penguatan infrastruktur pesantren perlu diakselerasi untuk mendukung penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pasca ambruknya sejumlah bangunan pesantren di Sidoarjo dan Situbondo, pemerintah bergerak cepat melakukan mitigasi melalui percepatan audit bangunan, yang dilanjutkan renovasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Ia menegaskan peran pemda sangat krusial, terutama dalam percepatan penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi pesantren.
Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Wahyu Kusumosusanto menambahkan PBG dan SLF merupakan instrumen penting untuk memastikan standar teknis dan keandalan bangunan. Pemerintah kabupaten/kota pun didorong mempercepat penerbitannya.
Baca Juga: Rangkuman Kunci Jawaban Informatika Kelas 4 Halaman 124-125 untuk Pendamping Belajar di Rumah
Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial-Budaya Kementerian Pekerjaan Umum, Dendy Kurniadi menilai legalitas badan hukum yayasan hingga kejelasan status lahan pesantren juga harus dibereskan agar proses renovasi dan rekonstruksi tidak terhambat.
Dari Kemendagri, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Suprayitno menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan pembinaan kepada pemda, termasuk sosialisasi dan fasilitasi percepatan pengurusan PBG dan SLF.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Yusi Damayanti menyebut percepatan ini akan mendukung penguatan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.
Menutup Rakorda, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM, Sugeng Bahagijo menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam mendukung renovasi dan rekonstruksi pesantren.