BATANG, AYOSEMARANG.COM - Polemik pinjam pakai aset tanah milik Pemkab Batang untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Batang, berimbas pada orangtua murid yang menerima beban pendidikan terlalu tinggi untuk biaya pengembangan pembangunan gedung sekolah tersebut.
Hal tersebut pun mendapat sorotan Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulan Yusup. Ia mengatakan sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD akan berinisiatif mengundang Penjabat (Pj) Bupati Batang untuk mendiskusikan dan mencari solusi terbaiknya.
"Dari diskusi itu, kita akan menanyakan persoalan hibah ini secara regulasinya seperti apa? Prinsip saya gini, kalau persoalan itu memang memberatkan orangtua wali murid. Pemerintah daerah harus merespon dengan cepat," kata Mulan Yusup, saat ditemui di kantornya, Rabu 12 Juli 2023.
Baca Juga: KUA - PPAS 2024, Pemda Batang Fokus Peningkatan PAD Sebesar Rp 1,78 triliun
Politis PKB itu juga menyarankan, jika memang aset pemkab tidak bisa dihibahkan karena regulasi dan lainya sebaginya. Pemkab harus menyiapkan solusi - solusi alternatifnya, agar biaya pendidikan tidak memberatkan orangtua atau wali murid.
"Yang saya tahu dari Kemenag itu, kalau aset tanahnya belum dihibahkan ke Kemenag tidak bisa menerima bantuan dari Kemenag Pusat. Jadi ini menjadi persoalan, yang pada akhirnya mau tidak mau pihak sekolah membebankan pembangunan gedung ke orang tua maupun wali murid," tukasnya.
Senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang, Danang Aji Saputra. Ia mendukung aset tanah yang dipinjam pakai MAN 1 Batang dihibahkan. Namun dalam prosesnya harus sesuai regulasi.
"Boleh sebenarnya, karena tidak mengurangi aset, hanya pengalihan dari aset pemkab ke kemenag. Artinya tidak ada masalah, tinggal ikuti prosedurnya bagimana? Insyallah DPRD support untuk persetujuannya." jelas Politis Partai Golkar.
Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat di konfirmasi terkait masalah tersebut, ia menyatakan belum berani berbicara banyak. Karena harus ada kajian yang mendadalam oleh tim Pemkab.
"Saya tidak akan ngomong banyak masalah itu, karena harus ada kajian terlebih dahulu," katanya.