Masuk Ranah Politik Praktis, Kesbangpol Batang Wanti-wanti Kades dan Perangkat Desa

photo author
- Selasa, 11 Juli 2023 | 15:06 WIB
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Poltik (Kesbangpol) Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Batang, Mahbrur. Foto: Muslihun kontributor Batang.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Poltik (Kesbangpol) Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Batang, Mahbrur. Foto: Muslihun kontributor Batang.

BATANG, AYOSEMARANG.COM - Kepala Badan Kesatuan Bangsa Poltik (Kesbangpol) Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata berharap Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang berkualitas dan tanpa ekses.

Untuk menuju pemilu bermartabat, ia meminta semua penyelenggara pemilu harus mengedepankan netraliras, seperti KPU, Bawaslu hingga tingkat paling bawah harus berjalan netral. Meskipun semuanya itu memiliki hak politik.

Jadikanlah pesta demokrasi sesuatu hal yang menggembirakan, bukan menjadi hantu permasalahan konflik. Sehingga butuh penyelenggara pemilu yang memiliki netralitas dan independensi.

Baca Juga: Kolaborasi Dengan Diskominfo Batang, Pengadilan Negeri Batang Luncurkan Program Bintang Laut

"Netralitas Pemerintah ini menurut saya sangat rawan. Terutama di tingkat lokal yaitu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa," kata Agung Wisnu Barata, saat ditemui di kantornya, Selasa 11 Juli 2023.

Oleh karena itu, ia wanti - wanti para kepala desa untuk tidak masuk ke wilayah politik praktis. Karena Kades jabatan tertinggi di pemerintahan desa yang posisinya harus netral. Karena hasil dari pengamatannya sudah memulai masuk dalam politik praktis.

"Selain melanggar regulasi, jika kades ikut dalam pemenangan beberapa calon maupun satu calon legislatif akan menyakiti calon yang tidak didukungnya. Sehingga harus independen,"ungkapnya.

Tidak hanya itu, Agung Wisnu Barata juga meminta kepada perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) harus dalam posisi netral, karena sebagai pelayan masyarakat.

Baca Juga: Ribuan Pelaku UMKM Batang Terima Sertifikat Halal Gratis dari BPJPH Kemenang

"Ketua PPDRI Batang juga harus bisa membawa anggota untuk tidak ikut politik praktik. Apalagi langsung terjun dalam politik praktis," jelasnya.

Begitu juga dengan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri yang sudah jelas harus netral.

"Masyarakat juga harus memiliki sifat jujur. Jangan masuk pada pemilih transaksional dalam penentuan pemilu. Pilihlah calon pemimpin yang visioner menjadi bahan renungan untuk dipilih," ungkapnya.

Lanjutnya, Kandidat calon legislatif harus menunjukan contoh - contoh yang baik. Tidak mengajak masyarakat ke hal - hal yang negatif. Berkompetisi dengan kompetensi dalam berkampaye, bukan masalah transaksi keuangannya besar kecilnya pada masyarakat. Tapi cobalah sampaikan visi dan misi gagasannya, sehingga biaya politik akan bisa diminimalisir.

Baca Juga: 2 Persen Tenaga Kerja Perusahaan di Batang Wajib Diisi Disablitas, Pemkab Gelar Pelatihan Operator Komputer

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Akbar Hari Mukti

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bank Jateng Fasilitasi Rekening Gaji 3.352 PPPK Pemalang

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:05 WIB
X